Palembang, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengawal pelaksanaan proyek-proyek strategis Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel). Pengawasan dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pekerjaan rampung untuk meminimalkan potensi penyimpangan penggunaan anggaran.
"Semua tahapan dipantau agar tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan dan potensi penyimpangan bisa dicegah sejak awal," ungkap Sekda Sumsel, Edward Candra, Jumat (3/7/2026).
Menurut Edward, pengawasan yang dilakukan KPK mencakup berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran daerah. Pendampingan diberikan agar setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai regulasi dan prinsip akuntabilitas.
"KPK memantau beberapa area yang menjadi fokus, mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset daerah, manajemen ASN, hingga pelayanan publik," jelasnya.
Edward menegaskan, monitoring yang dilakukan KPK tidak berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi di Muara Enim maupun penanganan perkara tertentu. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan secara nasional sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi.
"Seluruh daerah dipantau. Setelah dari Pemprov Sumsel, tim KPK juga akan melakukan monitoring ke pemerintah kabupaten dan kota di Sumsel," jelasnya.
KPK mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya yang menangani proyek strategis, agar menjalankan setiap tahapan kegiatan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola yang baik.
Sejumlah OPD yang menjadi perhatian dalam monitoring tersebut di antaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan.
"OPD yang menangani proyek strategis akan dikawal sejak tahap perencanaan, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, sampai proyek selesai agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan," jelasnya.