Padang, IDN Times - Bank Indonesia menilai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Sumatra Barat (Sumbar) tidak akan terlalu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Saya pikir nanti itu tidak akan terlalu berpengaruh," kata Kepala Kantor Bank Indonesia (BI) Sumbar, Abdul Majid Ikram pada Selasa (1/10/2024).
Abdul Majid menyatakan, adanya pembatasan dana kampanye oleh setiap pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan alasan kenapa penyelenggaraan pilkada tidak terlalu berpengaruh terhadap Sumbar nantinya.
"KPU sudah membatasi menggunaan dana kampanye. Ada sih ada dampaknya nanti, tapi itu akan kecil tidak akan besar dampaknya," lanjutnya.
Penyelenggaraan Pilkada 2024 diprediksi hanya akan berpengaruh terhadap perekonomian sebagian kalangan saja. Kepala Kantor BRI Sumbar mengungkapkan, beberapa kalangan saja seperti percetakan dan produsen lainnya.
"Mungkin hanya akan berdampak kepada kalangan percetakan dan yang berhubungan dengan itu saja. Jadi tidak terlalu berpengaruh terhadap pertumbuhan," katanya.
KPU Sumbar memutuskan bahwa penggunaan dana kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur hanya diperbolehkan sebanyak Rp272,1 miliar.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar, Ory Sativa Syakban menyatakan bahwa penetapan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Ayat (9) UU Pilkada yang mengatur pelaporan dana kampanye.
“KPU Sumbar secara serius menetapkan batasan pengeluaran ini dengan mempertimbangkan metode kampanye, volume kegiatan kampanye, jumlah peserta, serta koordinasi dengan paslon, Bawaslu Sumbar, dan pihak terkait lainnya,” katanya.