UMK Palembang 2025 Rp3,9 Juta: Kenapa Lebih Besar dari UMP Sumsel?
- Usulan kenaikan UMK Palembang 2025 menjadi Rp3,9 juta dari sebelumnya Rp3,6 juta.
- Kenaikan UMP Sumsel 2025 sebesar 6,5 persen menjadi Rp3,6 juta dari tahun sebelumnya Rp3,4 juta.
- Perbedaan UMK dan UMP disebabkan oleh cakupan wilayah dan memperhitungkan biaya hidup yang lebih spesifik.
Palembang, IDN Times - Upah Minimum Kota (UMK) Palembang 2025 diusulkan naik jadi Rp3,9 juta dari tahun sebelumnya Rp3,6 juta. Sementara penetapan Upah Minimum Provinisi Sumatra Selatan (UMP Sumsel) 2025 naik 6,5 persen sebesar Rp3,6 juta dari tahun 2024 Rp3,4 juta.
"Berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Palembang kenaikan UMK sebesar 239.043 atau naik 6,5 persen dari 3.677.592 jadi 3.916.635," ujar Ketua Dewan Pengupahan Palembang, Abdullah Anang, Rabu (18/12/2024).
1. Penetapan UMK dan UMP harus berdasarkan persetujuan pemda
Secara merata kenaikan UMK Palembang dan UMP Sumsel pada tahun depan masing-masing 6,5 persen. Namun secara nominal, besaran UMK Palembang lebih tinggi ketimbang UMP Sumsel. Apa penyebab nilai UMK dan UMP berbeda?
Abdullah menyebut, perbedaan utama antara UMK dan UMP ditetapkan berdasarkan cakupan wilayah. Nilai UMK sering kali lebih tinggi daripada UMP karena memperhitungkan biaya hidup lebih spesifik.
"Kesepakatan ini sudah kami serahkan kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Palembang (Cheka) dan tinggal menunggu persetujuan Pj Gubernur Sumsel (Elen Setiadi)," kata dia.
2. Nominal penetapan UMK dan UMP sudah melalui rapat disnaker
Penetapan UMK dan UMP lanjut Abdullah sudah berdasarkan musyawarah dan rapat bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) masing-masing daerah dengan melihat kebutuhan ekonomi harian berdasarkan perhitungan formulasi dan rumusan.
"Proses pengesahan ini menjadi tahap akhir sebelum kenaikan UMK resmi diberlakukan," jelasnya.
3. Besaran nilai UMK dan UMP harus berkonsultasi dengan dewan pengupahan
Penetapan nominal UMK dan UMP di suatu wilayah, harus disetujui pemerintah daerah. UMK ditetapkan oleh bupati atau wali kota, setelah berkonsultasi dengan dewan pengupahan daerah dan disetujui oleh gubernur, sedangkan UMP ditetapkan oleh gubernur.
"Apabila kota/kabupaten tidak menetapkan UMK, maka upah minimum yang berlaku adalah UMP," kata dia.
Memahami perbedaan UMK dan UMP sangat penting bagi pekerja dan pengusaha. UMP memberikan standar dasar upah minimum di tingkat provinsi, sementara UMK memberikan fleksibilitas untuk penyesuaian upah sesuai dengan kondisi lokal.
