Prabumulih, IDN Times - Setelah memeriksa sebanyak 15 orang saksi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Prabumulih akhirnya menetapkan status tersangka terhadap pejabat berinisial MS, Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Prabumulih.
MS merupakan tersangka pertama dalam korupsi kegiatan Elektronik Warung Gotong Royong (E-Waring), sebuah program dari Kementerian Sosial (Kemensos) tahun anggaran 2020-2022.
Sebelumnya, penyidik telah melakukan gelar perkara di hadapan Kepala Kejaksaan. Menindaklanjuti perkembangan hasil penyidikan tersebut, akhirnya perempuan berusia 55 tahun itu ditetapkan menjadi tersangka.
Kepala Kejari Prabumulih, Roy Riady mengatakan, pihaknya sudah menggeledah beberapa titik, termasuk mengamankan sejumlah dokumen menjadi barang bukti dalam kasus ini.
"Modus yang dilakukan MS mengawasi setiap kegiatan di bidangnya, termasuk kegiatan bantuan non tunai dari Kemensos untuk pengelolaan e-warung sebanyak 16 unit," ujarnya Senin (21/8/2023).
Dari 16 e-Warong ini, seluruhnya hampir ada 9 ribu orang Penerima Manfaat. Jika dikalikan Rp200 ribu per penerima manfaat, artinya ada dana mencapai Rp21 miliar per tahun untuk program bantuan non tunai bagi masyarakat tidak mampu.
"Modus yang dilakukan MS menerima sesuatu berbentuk uang tunai, kurang lebih hampir puluhan juta yang dia terima dari sebagian besar pengelola e-Warung," ungkapnya .
Tersangka pun membentuk koperasi, dari uang koperasi yang seharusnya dipergunakan untuk penerima manfaat dalam e-Warong hanya diterima sampai Rp90 juta.
"Ada pula penerimaan dalam bentuk deposito sekitar Rp300 juta, dan penerimaan lain yang tidak bisa disebutkan karena masih dalam rangka penyidikan," jelasnya.
Berdasarkan alat bukti maka penyidik bersepakat dan berpendapat bahwa tersangka MS ditetapkan sebagai tersangka.
“Baru ditetapkan tersangka, kalau masalah penahanan biar penyidik yang akan melaporkan ditahan atau tidak. Namun total kerugian negara yang ditimbulkan ratusan juta yang bukan haknya," tutupnya.
Kepala Inspektorat Pemkot Prabumulih, Indra Bangsawan, menyebut pihaknya akan segera melaporkan ke pimpinan dan memustukan apakah akan menyiapkan pendampingan hukum terhadap tersangka.
"Kami pada saat itu sudah melakukan audit tentang E-Warung, dan kita sudah memberikan rekomendasi untuk dihentikan karena tidak sesuai dengan prosedur, dan ternyata masih dilakukan," ucapnya