Palembang, IDN Times - Program Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi angkutan batu bara yang melintas di Sungai Musi, belum diproses akibat pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) belum disetujui DPRD.
"Raperda mandek, tidak berjalan di Badan Pembahasan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Palembang," ujar Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang, Agus Supriyanto, Senin (22/5/2023).
Pemkot Palembang berharap besar terhadap retribusi batu bara untuk mencapai target PAD yang tidak tercapai dalam setahun terakhir. Raperda retribusi batu bara sudah diajukan sejak 2020.
"Potensinya besar untuk peningkatan PAD. Perda ini ditarget selesai mestinya tahun lalu," kata dia.
Pembuatan aturan retribusi angkutan batu bara yang melewati Sungai Musi Palembang sudah melewati revisi kebijakan dari Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel), termmasuk pihak otoritas pelabuhan.
"Sampai saat ini kami masih menunggu jawaban Bapemperda DPRD. Kita sudah ajukan yang pertama untuk Perda terkait payung hukum, dari provinsi ada perbaikan dan ada kewenangan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)," jelasnya.
Konsep terakhir yang diajukan pemkot Palembang terkait legalisasi aturan retribusi angkutan batu bara hanya berlaku sebagai pengawas. Apabila konsep tersebut telah disetujui, nominal penarikan retribusi baru ditentukan.
"Kita sebagai pengawasan. Setelah kewenangannya ini sah, kita tentukan nilai retribusinya, karena diperkirakan dapat menyumbang PAD hingga Rp150 miliar per tahun," kata Agus.