RAPBD 2020 Sumsel Disepakati Rp10,6 T, DPRD Beberkan Temuan Ini

Anita menjelaskan, walau pada akhirnya eksekutif dan legislatif menemui kata sepakat dalam merumuskan RAPBD, namun pihaknya memberi banyak catatan bagi Pemprov Sumsel.

Kondisi itu tergambar selama proses diskusi yang alot, hingga akhirnya DPRD Sumsel harus berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas temuan-temuan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel mengenai catatan yang ditemukan pihaknya.

"Sebab dalam Rancangan APBD ada ditemukan beberapa kewenangan kabupaten/kota, di masukan melalui Dinas Bina Marga yang dianggarkan ke provinsi. Padahal ini dilarang," jelas dia.

Politisi perempuan Partai Golkar itu mengungkapkan, masalah lain yang ditemukan Tim Banggar DPRD Sumsel, yakni adanya anggaran untuk camat yang dinilai tidak tepat sasaran, dan cenderung akan berdampak pada instansi perangkat daerah yang lain.

"Lalu kita cermati, ada pemberian insentif pada camat. Ini akan menimbulkan pertanyaan, kenapa hanya kecamatan. Padahal ada OPD lain di tingkat kabupaten/kota, sehingga hal itu juga tidak diizinkan. Mengingat peraturan UU serta kaitannya dengan desa persiapan yang tertera dalam Pasal 12 UU No 6 Tahun 2014, jelas mengatur desa persiapan menjadi kewenangan di APBD Kabupaten/kotanya," ungkap dia.

Anita melanjutkan, dari sejumlah catatan tersebut, pihaknya berharap masukan yang ada dapat disampaikan dalam rapat Banggar untuk dibicarakan kembali. Pemprov Sumsel juga sebaiknya memikirkan beberapa urusan mendasar yang lebih besar manfaatnya, melalui peningkatan pembangunan.

"Sebab masih ada jalan-jalan provinsi yang rusak, dan jembatan di Empat Lawang yang rusak dan harus mendapat prioritas perbaikan. Kita mengacu pada platform APBD lalu Rp10,3 triliun, sedangkan 2020 Rp 10,6 triliun. Seharusnya Rp300 miliar ini bisa digunakan untuk pembangunan lainnya," kata dia.

Sementara, Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan, pembahasan RAPBD ini merupakan bagian dari proses yang sejalan dengan visi, misi Pemprov Sumsel selama lima tahun. Menurut dia, ada sasaran berjangka yang harus dihadapi dan disepakati oleh pusat dan daerah.

"Untuk mencapai sasaran pembangunan jangka pendek dan jangka menengah, kebutuhan belanja daerah tentu bertambah besar. Komposisi anggaran belanja daerah hingga saat ini masih didominasi oleh belanja wajib seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja hibah dan dana BOS," tandas dia.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini
http://onelink.to/s2mwkb