Putusan Hakim Korupsi Tol Betung-Jambi Dinilai Legalisasi Kekeliruan

Jan mengatakan, sidang tuntutan tersebut terjadi, Senin (11/8/2025) lalu. Kemudian, (15/8/2025) pagi duplik, dan siang dilakukan putusan kepada masing-masing terdakwa 1,4 tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

"Proses sidang yang begitu cepat ini, kami rasa hakim tidak memberikan ruang terhadap pledoi secara berimbang. Ini hanya legalitas, ada atau tidaknya pembelaan terdakwa, karena putusan itu sudah disiapkan," ujarnya.

Menurutnya, proses sidang ini hanya formalitas agar kedua terdakwa terbukti bersalah karena dari tuntutan 2 tahun, vonisnya hanya 1,4 tahun, yakni 2/3 dari tuntutan jaksa, agar kedua belah pihak baik jaksa maupun terdakwa menerima putusan ini dan semakin menunjukkan bahwa sidang ini hanyalah formalitas belaka.

"Jadi putusan ini legalisasi atas kekeliruan yang telah terjadi. Jika dinyatakan benar dirasa bersalah, hakim harusnya tidak perlu mengurangi hukuman. Atau kalau tidak terbukti, hakim juga jangan ragu untuk memutus bebas pada mereka," tegasnya.

Mantan JAM Intel Kejagung RI 2017-2020 ini menjelaskan, dalam perkara Amin Mansur dan Yudi Herzandi, dalam dakwaan maupun tuntutan jaksa, kliennya Abdul Halim Ali disebut seharusnya menerima ganti rugi uang atas pengadaan lahan tol sekitar Rp14 miliar lebih.

"Tapi faktanya sampai saat ini klien kami tidak mengajukan apalagi sampai menerima ganti rugi serupiah pun dari negara. Dalam posisi ini, jelas klien kami malah memberikan keuntungan bagi negara dalam pembebasan lahan tol. Lahan ini sudah dikuasai bapak Halim melalui PT SMB 30 tahun lebih, dan kepemilikan serta legalitas lahan ini jelas," kata Jan.

Maka itu ia melihat kasus ini aneh, korupsi tanpa kerugian keuangan negara di dalamnya, dan tuduhan pemalsuan dari surat keterangan yg dibuat sendiri. Panitia Pengadaan Pemerintah menyebut sebagian lahan dan kebun KMS Abdul Halim Ali adalah tanah negara tapi hal itu tak pernah terbukti dalam persidangan.

"Persoalan klaim tanah negara muncul akibat perbedaan peta administrasi BPN dengan kondisi faktual di lapangan. Ini masalah teknis semata dan bukan tindak pidana," jelasnya.

Jan menambahkan, tanah yang disebut bermasalah, yakni NUB 2574 dan NUB 2577 di Desa Simpang Tungkal serta NUB 2316 dan NUB 2317 di Desa Peninggalan, sejatinya berada di dalam areal kebun PT SMB. Bahkan sebagian besar sudah dilepaskan dari kawasan hutan sejak 1993 dan 1996 melalui SK Menteri Kehutanan.

"Jaksa telah keliru mendasarkan dakwaan pada pernyataan BPN semata, karena dalam perkebunan juga ada hak pelepasan dari Kementerian Kehutanan dan Ijin pembibitan dari Kementerian Pertanian," ungkapnya.