Pro-Kontra Siswa Palembang, Soal Wacana Jurusan IPA IPS Bahasa di SMA
- Menteri Pendidikan ingin hidupkan kembali jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA, tapi siswa dan guru Palembang pro-kontra.
- Siswa menolak penjurusan karena butuh adaptasi, syok kultur bagi siswa, dan survei menunjukkan tanpa penjurusan pun siswa bisa memilih jurusan kuliah.
- Guru mendukung kebijakan pemerintah, fokus terapkan Kurikulum Merdeka hingga ada regulasi jelas terkait wacana penjurusan di sekolah.
Palembang, IDN Times - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti berencana menghidupkan kembali jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang SMA. Namun wacana itu menimbulkan pro-kontra di kalangan siswa dan guru Kota Palembang.
Apalagi rencana penjurusan lagi muncul saat Kurikulum Merdeka yang dicanangkan menteri sebelumnya, Nadiem Makariem berjalan positif. Berbagai respons dan komentar pun disampaikan berbeda-beda. Lalu apa kata mereka?
1. Penjurusan ulang membuat siswa harus adaptasi lagi mengenal sistem belajar di SMA
Menurut Siswa SMA Negeri 6 Palembang Nadra S. Afra, jika nanti ada perubahan kurikulum dan penetapan jurusan, dirinya kurang setuju. Karena peralihan sistem belajar itu butuh adaptasi. Apalagi dirinya kini baru masuk kelas satu.
"Kami kan baru adaptasi dengan sistem belajar di sekolah. Kalau ada yang baru lagi (kurikulum), seperti bakal balik lagi ke sistem lama (penjurusan). Siswa akan kaget," jelasnya kepada IDN Times, Rabu (16/4/2025).
Selain perlu mengulang penyesuaian diri terhadap modifikasi sistem belajar, penjurusan lagi di SMA bisa jadi syok kultur bagi siswa. Karena tidak semua murid bisa belajar dan memahami konsep baru dengan cepat.
"Kami belum merasakan milih mapel (mata pelajaran) untuk penjurusan sesuai minat masing-masing," kata dia.
Tetapi lanjut Nadra, jika memang di jenjang SMA kembali ada penjurusan. Dirinya akan memilih jurusan IPA karena ilmu pengetahuannya pasti.
2. Siswa sebut penjurusan di SMA bisa jadi kesulitan untuk jenjang perguruan tinggi
Senada dengan Nadra, Vania siswa kelas sepuluh ini pun tak setuju dengan adanya penjurusan IPA, IPS dan Bahasa. Karena rencana itu terkesan sangat terburu-buru dan dipaksakan. Padahal dari siswa lebih memilih untuk konsisten memberikan sistem kegiatan belajar, agar tidak menjadi kebingungan mengejar pendidikan.
"Kalau ada kembali penjurusan IPA dan IPS tahun ini, tentu jadi keputusan yang terburu-buru. Karena bagi kami, siswa, merasa menerima sistem belajar yang digonta-ganti saja. Intinya jangan gonta-ganti tanpa ada peningkatan (pendidikan)," jelasnya.
Respons penolakan pun disampaikan Delia, siswa salah satu SMA Negeri ini menyebut, jika tanpa penjurusan, murid masih bisa menjalani sistem belajar dan mendapatkan pendidikan. Karena rata-rata jurusan kuliah tidak berpatok pada jurusan IPA atau IPS.
"Jadi survei yang ada, dengan dihilangkannya jurusan berapa tahun ini, siswa tetap bisa mengambil jurusan sesuai yang diminati. Karena jurusan minat ini tidak terfokus pada IPA atau IPS. Tapi kalau misal penjurusan dikembalikan lagi, siswa bakal kesulitan memilih jurusan saat kuliah, karena harus berpatok pada jurusan yang diambil saat SMA," kata dia.
3. Kebijakan penjurusan lagi harus ada regulasi jelas
Sementara dari sisi guru, merespons kebijakan penjurusan kembali di SMA, sebenarnya tenaga pendidik tidak ada wewenang untuk bisa menolak kebijakan. Mereka pun tetap harus menerima semua rencana serta aturan yang ditetapkan pemerintah.
Bagi tenaga pendidik, apapun yang dicanangkan kementrian secara tak langsung harus diterima dan tidak bisa ditolak. Apalagi selaku bagian Aparatur Sipil Negara (ASN) memang harus mengabdi pada negara.
"Sebagai Kepala SMAN 18 Palembang akan selalu mendukung kebijakan Pemerintah yang baru," ujar Kepala SMA Negeri 18 Palembang, Heru Supeno.
Meski mendukung apapun kebijakan dan apapun aturan yang telah diputuskan oleh pemimpin, Supeno mengaku saat ini masih fokus menerapkan Kurikulum Merdeka hingga ada regulasi jelas terkait wacana SMA kembali diberlakukan sistem penjurusan di sekolah.
"Asal regulasinya jelas dan dipersiapkan dengan baik," kata dia.
4. Kurikulum Merdeka disebut memberi dampak positif dalam tiga tahun terakhir
Supeno menambahkan, penggunaan Kurikulum Merdeka akan tetap diterapkan selama aturan baru belum berlaku dan Keputusan Menteri (Kepmen) dirilis.
Menanggapi soal penerapan Kurikulum Merdeka dari menteri sebelumnya dan telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir, Supeno mengaku sudah nyaman dengan sistem sekolah penggerak Merdeka.
"Karena kami menjalankannya selama 3 tahun. Menurut kami, kurikulum Merdeka apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan berdampak baik terhadap peserta didik," jelas dia.
Kemudian kata Kepala SMA Plus Negeri 17 Palembang Purwiastuti Kusumastiwi, soal jurusan IPA, IPS dan Bahasa di sekolah tingkat atas sebenarnya bisa membantu siswa lebih fokus pada bidang yang diminati dan relevan dengan rencana studi mereka ke depan, terutama saat mereka masuk perguruan tinggi
"Kami yakin saja kalau program-program baru yang diluncurkan pemerintah, tujuannya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia," katanya.
