Pemprov Sumsel Pertimbangkan Dana BTT Untuk Pelaksanaan PSU

04 Mar 2025, 18:59 WIB

Rangga Erfizal

Sekda Sumsel, Edward Chandra (IDN Times/Rangga Erfizal)

Intinya sih...

Pemerintah Sumsel akan koordinasi dengan KPU terkait anggaran PSU
Pemprov Sumsel siap bantu KPU dengan anggaran BTT, tapi masih menunggu laporan kebutuhan
Komisi I DPRD Sumsel belum terima usulan anggaran PSU, KPU diminta segera ajukan usulan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Palembang, IDN Times - Pemerintah Sumatra Selatan (Sumsel) akan berkoordinasi dengan KPU Sumsel terkait permasalahan kebutuhan anggaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sekda Sumsel Edward Candra menjelaskan, kebutuhan akan anggaran akan dibahas lebih lanjut sehingga proses PSU dapat terselenggara sehingga masyarakat Empat Lawang segera mendapat pemimpin daerah.

"Dalam waktu dekat Gubernur Sumsel akan bertemu Forkompinda Sumsel membahas hal ini (PSU)," ungkap Edward Candra, Selasa (4/3/2025).

1. Tunggu pengajuan anggaran dari KPU

Sekda Sumsel, Edward Chandra (IDN Times/Rangga Erfizal)

Menurut Edward, Pemprov Sumsel bersedia membantu KPU menyelenggarakan PSU menggunakan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang dimiliki. Namun untuk anggaran tersebut, pihaknya masih menunggu laporan dari kebutuhan KPU Sumsel.

"Kita lihat nanti bagaimana mekanismenya dari KPU," jelas dia.

2. Belum ada permintaan anggaran dari KPU

Ilustrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU). (IDN Times/ Riyanto)

Sementara, Sekretaris Komisi I DPRD Sumsel Sri Mulyadi mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima besaran anggaran yang dibutuhkan penyelenggara pemilu dalam melakukan PSU. Dirinya pun meminta KPU Sumsel segera mengajukan usulan sehingga persoalan anggaran dapat segera dibahas.

"Kita siap membahas usulan anggaran PSU Empat Lawang. Tetapi sampai sekarang belum ada usulan yang masuk," jelas dia.

3. KPU masih hitung anggaran pelaksanaan PSU

Ilustrasi Pilkada. (IDN Times/Aditya Pratama)

Diberitakan sebelumnya, Ketua KPU Empat Lawang, Eskan Budiman menyebutkan untuk biaya pelaksanaan PSU saat ini masih dalam perhitungan pihaknya.

"Soal anggaran masih dalam proses," ungkap Eskan, Jumat (28/2/2025).

Eskan menjelaskan, PSU rencananya akan digelar pada tanggal 19 April 2025 bertepatan dengan hari ke-54. Dalam amar putusan MK, KPU diminta tidak melaksanakan PSU lebih dari 60 hari. Dengan waktu yang cukup ketat diharapkan seluruh teknis pelaksanaan PSU dapat dilakukan.

"Kami siap menjalankan PSU sesuai regulasi yang berlaku. Begitu ada kepastian dari KPU RI kami akan langsung berrkoordinasi untuk memastikan kelancaranm proses pemungutan suara ulang," ungkap dia.