Pemprov Sumsel Hemat Penggunaan ATK dan Pangkas Perjalanan Dinas
- Pemprov Sumsel efisiensi anggaran dengan memangkas biaya ATK dan perjalanan dinas hingga 50 persen sesuai arahan pemerintah pusat.
- Kebijakan efisiensi anggaran sudah disampaikan ke seluruh OPD di lingkungan Pemprov Sumsel, termasuk untuk kegiatan seremonial dan FGD.
- Pemangkasan anggaran pada komponen lainnya masih menunggu petunjuk dari Kemendagri, namun anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap dipertahankan.
Palembang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) menghemat penggunaan dan pengeluaran biaya Alat Tulis Kantor (ATK) serta memangkas biaya perjalanan dinas akibat efisiensi anggaran.
"Kami sudah menginstruksikan agar anggaran administratif, operasional kantor, dan ATK dilakukan penyesuaian," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Candra dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/2/2025).
1. Kebijakan efisiensi anggaran sudah disampaikan ke OPD terkait
Selain penyesuaian anggaran untuk hal administratif, efisiensi anggaran diutamakan untuk memangkas kegiatan perjalanan dinas hingga efisiensi anggaran sebesar 50 persen, sesuai dengan arahan pemerintah pusat.
"Kebijakan ini sudah disampaikan ke seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemprov Sumsel," kata dia.
2. Kegiatan administratif terkena efisiensi anggaran
Edward menyampaikan, pemangkasan anggaran perjalanan dinas yang dilakukan sudah sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengatur penghematan di berbagai sektor.
"Termasuk anggaran untuk kegiatan seremonial, focus group discussion (FGD), serta berbagai kegiatan administratif juga mengalami efisiensi," jelasnya.
3. Pemprov Sumsel tunggu arahan kemendagri terkait komponen lainnya
Edward melanjutkan, untuk pemangkasan anggaran pada komponen lainnya, Pemprov Sumsel masih menunggu petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk perinciannya.
"Kami masih menunggu arahan Kemendagri terkait komponen-komponen lain yang perlu disesuaikan," kata dia.
4. Anggaran berhubungan langsung dengan masyarakat tidak ada pemangkasan
Namun Edward menegaskan, anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap akan dipertahankan.
"Anggaran yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat tetap sesuai rencana awal. Prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan sektor penting lainnya sejauh ini tidak mengalami pemangkasan," jelas dia.
