Mendagri Tito Karnavian menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pilkada 2024 ke Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2024). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya Sih

Pemerintah daerah alokasikan dana APBD sebesar 378,74 miliar untuk Pilkada Sumatra Selatan pada 27 November 2024.
Dana dialokasikan untuk fungsi penyelenggaraan, pengawasan, dan pengamanan Pilkada oleh KPU, Bawaslu, TNI/Polri.
PJ Gubernur Sumsel menandatangani NPHD dengan KPU dan Bawaslu serta berharap partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak dapat lebih maksimal lagi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Palembang, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) menyiapkan dana sebesar 378,74 miliar untuk proses Pemilihan Gubernur Sumatra Selatan (Pilgub Sumsel) pada 27 November 2024 mendatang. Dana tersebut dialokasikan untuk penyelenggaraan Pilkada pada fungsi penyelenggaraan (KPU), pengawasan (Bawaslu), hingga pengamanan (TNI/Polri).

"Dukungan pembiayaan dari APBD untuk Pilkada harus dipergunakan sebaik-baiknya berdasarkan aturan, dan ikuti pedoman tata kelola keuangan Pilkada yang telah disiapkan. Ini merupakan bagian penting agar Pilkada bisa berlangsung baik," ungkap Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, Senin (6/5/2024).

1. Minta dana yang dikeluarkan secara efesien

ilustrasi PPS Pilkada 2024 (dok. ANTARA/Aditya Pradana Putra)

Hasyim menerangkan, dana dari APBD untuk Pilkada menggunakan mekanisme Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan diregistrasi ke APBN. Begitu menjadi bagian APBN, maka secara teoritik dan administratif pengguna anggarannya adalah KPU RI.

"Uang digunakan secara efisien dan efektif dan di bagian akhir bisa dipertanggungjwawabkan," jelas dia.

2. KPU mulai lakukan tahapan awal Pilkada

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari (kiri) mengikuti sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/4/2024). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Hasyim menambahkan, Pilkada serentak Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun ini akan digelar di 37 provinsi termasuk Pemilihan Bupati/ Wali Kota dan wakilnya, juga digelar serentak pada 508 kabupaten dan kota.

KPU tengah melakukan tahapan perekrutan PPK dan PPS. Setelah tersedia, mereka nanti akan melakukan pemutakhiran data pemilih untuk menyusun Daftar Pemiih Tetap (DPT).

"Konstruksi di UU Pilkada, penanggung jawab akhir Pilkada adalah KPU RI. Sehingga saya harap teman-teman KPU kabupaten dan kota, karena pembiayaan Pilkada serentak ini sharing antara APBD provinsi dan kabupaten hingga kota harus dipergunakan sebaik-baiknya," jelas dia.

3. Anggaran Pilkada Sumsel disisihkan dari APBD 2023 dan 2024

Ilustrasi calon kepala daerah jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni mengatakan, dana untuk menggelar Pilkada serentak telah diserahkan ke KPU, Bawaslu dan TNI/Polri melalui mekanisme dana hibah. Adapun alokasi dana tersebut mencapai Rp234,45 miliar dengan dua kali penganggaran di tahun 2p23 sebesar 40 persen dan 2024 sebesar 60 persen.

Lalu Bawaslu Rp72,95 miliar dan TNI Polri 71,34 miliar dengan total keseluruhan anggaran mencapai Rp378,74 miliar.

"Pemberian dana hibah diawali dengan penandatangan NPHD yang dilakukan 9 November 2023 lalu antara Pemprov Sumsel dengan KPU dan Bawaslu. Dan diikuti serentak oleh bupati/wali kota secara serentak pertama kali di Indonesia," ujar dia.

Fatoni pun berharap, pelaksanaan Pilkada serentak dapat berjalan sebaik-baiknya sehingga masyarakat dapat menggunakan hak suaranya guna memilih pemimpin lima tahun mendatang.

"Jika Pilpres lalu partisipasi masyarakat mencapai 84,82 perssn dan Pileg rata-rata 84 persen, mudah-mudahan di Pilkada serentak nanti bisa lebih maksimal lagi," tutup dia.