Pemkot Padang Rencanakan Digitalisasi Penerima Bansos
- Pemerintah Kota Padang menerapkan sistem Digitalisasi Bansos sebagai proyek percontohan nasional untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan transparan.
- Dua metode pendaftaran disiapkan, yaitu mandiri melalui tautan resmi dan bantuan dari 1.750 agen pendamping bagi warga yang kesulitan akses teknologi.
- Sistem digital menyediakan masa sanggah September–November agar data penerima bisa dikoreksi sebelum daftar final ditetapkan, dengan syarat utama aktivasi Identitas Kependudukan Digital.
Padang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengoptimalkan penerapan sistem Digitalisasi Bansos guna memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan meminimalkan risiko salah sasaran.
Langkah membenahi sistem ini ditandai dengan ditunjuknya Kota Padang sebagai salah satu dari 42 kabupaten dan kota di Indonesia yang menjadi proyek percontohan (piloting project) Kementerian Sosial.
Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sanjaya menjelaskan, langkah ini diambil sebagai respons atas evaluasi penyaluran bantuan yang selama ini dinilai kurang efektif dan sering kali dianggap tidak tepat sasaran.
1. Bisa saring data masyarakat
Melalui portal sistem baru tersebut, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat langsung menyaring data masyarakat secara riil, meminimalkan risiko manipulasi, serta memastikan bantuan ke penerima benar-benar membutuhkan.
"Tujuan utama dari peralihan ke sistem digital ini adalah transparansi dan ketepatan data demi mendapatkan data yang berkualitas," kata Eri.
Selain itu, menurutnya sistem tersebut nantinya bisa menjamin ketepatan sasaran serta memperoleh kepastian angka yang jelas mengenai jumlah riil penerima manfaat di Kota Padang untuk tahun anggaran 2027 mendatang.
2. Gunakan dua metode pendaftaran
Eri mengatakan, untuk bisa mencapai target tersebut pihaknya akan menerapkan dua metode pendaftaran agar seluruh lapisan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik.
"Metode pertama adalah pendaftaran secara mandiri, di mana warga yang merasa berhak dapat langsung mengisi kuesioner dan melengkapi data melalui tautan resmi yang disediakan pemerintah pada tahap awal di bulan Juni ini," katanya.
Sementara itu, bagi warga yang mengalami kendala akses teknologi, pemerintah telah menyiagakan 1.750 agen pendamping yang tersebar di seluruh wilayah Kota Padang.
"Agen penjangkauan ini melibatkan sinergi dari ASN Dinas Sosial, pihak kecamatan, kelurahan, pendamping PKH, ketua RT dan RW, pengurus PKK, hingga para relawan yang siap membantu melakukan penginputan data warga," ujar Eri.
3. Sediakan ruang transparansi
Setelah seluruh data masyarakat masuk, sistem digital ini akan secara otomatis menyaring dan menjawab apakah pengajuan tersebut diterima atau tidak.
Pemerintah menurut Eri juga menyediakan ruang transparansi yang adil melalui pembukaan masa sanggah September, Oktober, hingga November apabila terdapat data warga yang tidak sesuai atau mengalami kekeliruan sebelum daftar penerima bansos final ditetapkan pada akhir November.
Sebagai langkah awal untuk mengikuti program digitalisasi ini, Eri mengingatkan masyarakat untuk menyiapkan syarat utama berupa KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan yang paling krusial adalah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang saat ini juga tengah gencar melakukan pelayanan keliling ke berbagai kecamatan untuk memfasilitasi warga dalam melakukan aktivasi identitas digital tersebut," katanya.
