Pemkot Tunggu Izin Penerapan Sekolah Barak Militer di Palembang
- Pemkot Palembang berusaha mendapatkan izin sekolah barak militer
- Program barak militer untuk siswa nakal sudah berkoordinasi dengan TNI
- Sekolah militer diharapkan dapat atasi tindakan kriminal pelajar dan melibatkan stakeholder terkait
Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang masih berusaha mendapatkan izin penerapan sekolah barak militer. Terkini, pemkot tengah menunggu surat persetujuan dari TNI.
"Kita sudah bersurat ke bapak Panglima TNI (Jenderal TNI Agus Subiyanto). Sekarang masih menunggu jawaban dan arahan lebih lanjut," kata Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Minggu (8/6/2025).
1. Pemkot Palembang butuh waktu realisasi sekolah barak militer
Dewa memastikan program barak militer untuk siswa nakal akan segera dijalankan di Palembang. Penerapan sekolah itu pun sudah berkoordinasi dengan jajaran TNI di lingkungan Kodam II Sriwijaya khususnya Raider Yonif 200/Bhakti Negara Kodam II/Sriwijaya.
"Terkait rencana untuk memasukkan siswa nakal ke barak militer, kita usahakan (terealisasi) tapi masih butuh waktu," jelas dia.
2. Tindakan kriminal pelajar harus diatasi bersama lewat sekolah barak militer
Mekanisme sekolah militer lanjut Dewa, meliputi pembinaan murid dengan sikap negatif. Salah satunya pengajaran displin bagi pelajar Palembang yang selama ini kerap terlibat tawuran dan kenakalan lainnya.
"Tindakan kriminal harus diatasi bersama, terlebih lagi pelakunya para pelajar," katanya.
3. Minta OPD rapatkan formulasi penerapan sekolah militer di Palembang
Pembinaan untuk para pelajar, diharapkan bisa merubah wajah buruh pendidikan di Indonesia. Apalagi siswa dan pelajar ini bakal jadi penerus bangsa. Apabila salah jalan, lanjut Dewa, bagaimana nasib negara ke depan.
"Masalah kenakalan, tauran, kebut- kebutan di jalan, saya sudah koordinasi dengan TNI dan Polisi. Kalau melihat mereka gunakan pedang- pedang panjang miris sekali. Makanya saya sudah instruksikan ke Sekda koordinasi dengan TNI dan Polisi, untuk dirapatkan mencari formulasinya," kata Dewa.
Selain itu, Pemkot Palembang juga akan mengkaji secara komprehensif, termasuk nanti melibatkan stakeholder terkait seperti komnas HAM.
