Pemkot Palembang Targetkan Proyek Flyover Sekip Tuntas 2023

10 Sep 2021, 18:07 WIB

Ilustrasi fly over (IDN Times/istimewa)

Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengejar target pembangunan infrastruktur flyover angkatan 66, kawasan Simpang Sekip, bekerja sama Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah V.

"Tahap satu pembebasan lahan sudah. Tahap kedua juga sudah disiapkan dananya, dan dalam tiga minggu ke depan kita mulai pengerjaan agar target selesai 2023 tercapai, serta di akhir November 2021 mulai ground breaking," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Palembang, Ahmad Bastari, Jumat (10/9/2021).

1. Awalnya fylover baru akan dilakukan pada 2022

Wako Palembang, Harnojoyo, tinjau titik pembangunan fly over Palembang (IDN Times/Kominfo Palembang)

Kepala BBPJN Wilayah V, Kiagus Syaiful Anwar mengatakan, pengerjaan fisik harus sudah berjalan pada November 2021. Pihaknya telah mendapat kepastian soal pembebasan lahan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel).

"Awalnya kontrak akan dilaksanakan pada 2022, tetapi provinsi memastikan jika lahan sudah clear dan sudah bisa lelang pada Oktober nanti. Kalau lahan belum clear, kita tidak bisa bangun. Tapi Pemprov Sumsel memastikan lahan sudah bisa bebas, maka pengerjaan lebih cepat," kata dia.

2. Flyover Simpang Sekip dibangun sepanjang 760 meter

Wako Palembang, Harnojoyo, tinjau titik pembangunan fly over Palembang (IDN Times/Istimewa)

Flyover Angkatan 66 di Sekip dibangun agar tidak ada lagi kemacetan di sekitar Jalan Basuki Rahmat dan Sekip Ujung. Pihaknya juga mengharapkan Pemkot Palembang segera menyelesaikan porsi pembebasan lahan yang sudah menjadi tanggung jawab mereka.

“Maret 2023 selesai. Seluruh panjang flyover ini menjadi 760 meter mulai dari SPBU R Soekamto–Jalan Simpang Tiga Sekip di Basuki Rahmat," jelasnya.

3. Pembebasan lahan pembangunan flyover mencapai 88 persen

Wako Palembang, Harnojoyo, tinjau titik pembangunan fly over Palembang (IDN Times/Istimewa)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga (PUBM) Provinsi Sumsel, Darma Budhi menambahkan, jumlah persil lahan yang harus dibebaskan tersisa 88 persen. Pemprov Sumsel harus membebaskan lahan 71 persil, sedangkan Pemkot Palembang kebagian 17 persil lahan.

Anggaran yang dibutuhkan sebanyak Rp80 miliar, di antaranya Rp56 miliar provinsi dan Rp24 miliar ditanggung kota. Saat ini, Pemprov Sumsel sudah melaksanakan pembebasan tahap dua senilai Rp22,5 miliar dan tahap ketiga yang terakhir pada Oktober 2021 nanti.

"Kota baru satu tahap, kami mendorong agar kota juga menyelesaikan agar pembangunan secepatnya bisa dilakukan. Jika tidak ada anggarannya nanti akan dibicarakan sebelum APBD Perubahan disahkan," tandas dia.