Pemkot Palembang mencairkan dana THR dan TPG senilai Rp47 miliar di akhir 2025 sebagai bentuk penghargaan dan motivasi bagi para guru yang bekerja keras.
Dana tersebut dialokasikan untuk guru ASN (PNS dan PPPK) bersertifikasi yang menerima TPG ke-13 dan THR tahun 2025, serta untuk guru non-sertifikasi yang menerima Tambahan Penghasilan (Tamsil).
Sebanyak 14 ribu guru dari berbagai jenjang pendidikan di Palembang diberikan dana terkait, dengan besaran tunjangan disesuaikan dengan masa kerja dan status sertifikasi.
Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akhirnya mencairkan dana Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) senilai 47 miliar di akhir 2025 usai anggaran tersebut tertunda disalurkan sejak tahun 2023.
"Ini bentuk penghargaan dan motivasi kepada guru yang bekerja keras mencerdaskan generasi baru," ujar Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat evaluasi kinerja 2025, Rabu (31/12/205) kemarin.
Pencairan dana tersebut sebelumnya, sempat dibahas Ratu Dewa saat peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Palembang. Sebab pencairan tunjangan tersebut kerap dipertanyakan tenaga pendidik karena proses penyaluran berlangsung lama.
"Saya berharap dana ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai penyemangat kerja. Ini sebagai kado akhir tahun bagi para pahlawan tanpa tanda jasa," katanya.
Sementara kata Kepala Dinas Pendidikan Palembang Affan Prapanca, detail dana yang dikucurkan mencapai Rp47.936.057.000. Dana tersebut memang khusus diberikan kepada para tenaga pendidik.
"Dana ini dialokasikan untuk guru ASN (PNS dan PPPK) bersertifikasi yang menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) ke-13 dan THR tahun 2025," jelas dia.
Kemudian lanjut Affan, pencairan dana tersebut juga termasuk untuk guru non-sertifikasi yang menerima Tambahan Penghasilan (Tamsil) tahun 2025 dan bagi guru agama penerima TPG ke-13 dan THR untuk tiga tahun sekaligus, yakni 50 persen dari 2023 serta penuh untuk 2024 dan 2025.
"Sekitar 14 ribu guru dari berbagai jenjang pendidikan di Palembang diberikan (dana terkait). Besaran tunjangan disesuaikan dengan masa kerja, mulai dari 1-3 tahun, serta status sertifikasi," katanya.