Partisipasi Pemilih Pilkada di Sumsel Diprediksi Tak Sampai 50 Persen

Bagindo Togar menyebut, KPU memaksakan pilkada meski sudah berpegang teguh pada protokol kesehatan. Ia menilai hal itu tidak akan mengundang masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan. Masyarakat lebih memilih menata ekonomi, liburan, atau melakukan silahturahmi setelah lama terganggu akibat pandemik.

"Yang peduli dengan Pilkada hanya peserta pemilu, timses, dan parpol. Saya sih menyarankan tunda dulu kalau bisa tahun depan. Itu lebih tepat. Pilkada akan menghasilkan pemilih yang rendah dengan partisipasi publik di bawah 50 persen dan pemimpin yang akan dihasilkan kurang mendapat legistimasi," jelas dia.

Langkah pemerintah pusat, DPR RI dan KPU melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, dianggap tidak sinkron dengan langkah dalam menyelesaikan masalah kondisi ekonomi dan sosial politik di Indonesia yang remuk redam akibat COVID-19. 

"Saat ini justru terkesan KPU tidak sensitif, dan kejar tayang dalam melaksanakan pilkada serentak. Apalagi mereka minta tambahan anggaran miliaran rupiah. Boro-boro pemerintah mikirin itu, anggaran pemerintah berpindah untuk normalisasi kehidupan," ujarnya.

Bagindo jugo menilai, tahapan Pilkada yang dimulai 15 Juni 2020 tidak akan dianggap penting oleh masyarakat. Hingga saat ini, belum ada riset yang mengatakan ada atau tidaknya pilkada serentak akan mensejahterahkan kehidupan masyarakat.

"Artinya ada dan tidak adanya pilkada tetap pembangunan berjalan, karena kita sudah ada birokrasi. Pilkada hanya untuk menjalankan amanat undang-undang dalam melaksanakan pemilihan lima tahun sekali," tegas dia.

Pelaksanaan undang-undang itu menurutnya tidak bisa dipaksakan  di tengah kondisi yang kurang kondusif ini. Pemerintah pusat melalui Kemendagri dapat menunjuk pengganti lewat mekanisme kebijakan memperpanjang sementara waktu jabatan kepala daerah, ataupun menempatkan pelaksana tugas.

"Kita harus memikirkan kerja bersama pemerintah, bagaimana memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dengan menggandeng masyarakat," jelas dia.

Menurut Bagindo, jika hasil partisipasi publik dalam pilkada serentak nanti di bawah target atau tidak sampai 50 persen, komisioner KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Daerah, dan Bawaslu pusat maupun daerah, harus siap bertanggung jawab dengan mundur secara berjemaah, karena telah mengambil kebijakan tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi.

Mundur bagi Bagindo menjadi pilihan dari tanggung jawab sosial dan profesional dari pihak penyelenggara.

"Pilkada ini bukan kebutuhan primer, sekunder pun tidak, harusnya mereka memahami tujuan dilaksanakan pemilu. Jika partisipasi tidak sesuai ekspektasi sebaiknya penyelenggara mundur semua beramai-ramai," tegas dia.

Ketua KPU Sumsel, Kelly Mariana menyebut, partisipasi publik dalam pilkada serentak tahun ini akan tinggi sesuai prediksi mereka. Dengan sisa waktu enam bulan, pihaknya akan memaksimalkan sosialisasi melalui media sosial, dan media.

"Target partisipasi pemilih tetap untuk pilkada tujuh daerah sekitar 77,5 persen. Kita melakukan berbagai macam jenis sosialisasi untuk mencapai target tersebut walaupun tidak dengan sosialisasi tatap muka," tandas dia.

Sebagai informasi, partisipasi pemilih di Sumsel pada 2019 mencapai 81,4 persen. Atau naik dari angka lartisipasi pemilih 2018 yang mencapai 72 persen.