Palembang Serahkan Rancangan Perwali PSBB, Siapkan Denda Rp10 Juta

Dewa menerangkan, dalam poin Perwali segala aktivitas masyarakat yang dibatasi. Termasuk kendaraan, pendidikan, aktivitas ibadah, hingga sektor usaha yang wajib mengikuti aturan berlaku.

"Ada 11 sektor yang boleh beroperasi selama penerapan PSBB. Kami menampung masukan segala elemen terkait mulai mahasiswa asosiasi, ormas, perhimpunan," terang dia.

Sebelas sektor yang masih boleh beroperasi tersebut, kata Dewa, termasuk industri usaha yang hanya boleh operasional selama lima jam. Namun ada sektor yang boleh beraktivitas selama 24 jam.

"Yakni perusahaan telekomunikasi, perusahaan atau penjual bahan pokok makanan, perbankan, kesehatan, dan lain sebagainya yang tercantum di Perwali," katanya.

Lebih lanjut, menurut Dewa, nanti malam pihaknya akan membahas rancangan Perwali bersama Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Sesudah siap, langsung pengajuan ke Gubernur dan jika diteken tanggal 20 Mei, maka masa sosialisasi dimulai.

"Masa sosialisasi akan berjalan setelah Perwali ditandatangani. Tetapi sanksi berlaku efektif pada H+2 Idulfitri. Sanksi yang dijalankan adalah yang mengedukasi masyarakat, sama seperti daerah lain yang sudah lebih dulu menerapkan," ujar dia.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kota Palembang, Allan menerangkan, pelanggar yang melawan petugas PSBB di lapangan dapat dikenai sanksi denda. Dalam rancangan Perwali Palembang, sanksi berbentu administrasi, isolasi, dan penahanan kartu identitas.

Selain itu sanksi denda juga diberlakukan mulai dari Rp100 ribu hingga Rp10 juta di sektor-sektor tertentu. Akan tetapi, denda itu dianggap sebagai langkah akhir jika pelanggar melawan petugas ketika ditertibkan.

"Gambaran besar untuk rancangan akan disampaikan jika telah ditandatangani Gubernur," tandas dia.