Mensos: Banyak Bansos dan Subsidi Tidak Tepat Sasaran

Pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut mengungkapkan, dari Rp78 triliun anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2025, 45 persen diantaranya tidak tepat sasaran.

Selain itu, untuk anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) yang berjumlah Rp13,4 triliun, 43,2 persen dari anggaran tersebut tidak tepat sasaran.

Sementara untuk anggaran subsidi gas LPG 3 kilogram sebesar Rp87,6 triliun, 60,6 persennya tidak tepat sasaran. Begitu pula dengan subsidi BBM sebesar Rp26,7 triliun, tidak tepat sasaran 82 persennya.

Untuk subsidi listrik menurut Gus Ipul anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp90,2 triliun dan yang tidak tepat sasaran mencapai 58,6 persennya.

Sementara, untuk bansos lainnya dengan anggaran sebesar Rp207,8 triliun, 40 persen dari anggaran tersebut dinyatakan tidak tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh masyarakat yang seharusnya.

Dengan keadaan tersebut, Gus Ipul mengungkapkan, pihaknya dengan kementerian lainnya membentuk sebuah data terpadu yang bisa digunakan untuk keperluan pemberian Bansos dan subsidi.

"Untuk progres DTSEN sendiri sampai saat ini sudah berada pada angka 65 persen dan data masih akan terus bergerak. Untuk data ini sendiri nanti akan terus diperbaharui sesuai keadaannya," katanya.

Ia mengungkapkan, ground checking tersebut sampai saat ini masih dilakukan pengecekan oleh tim Kemensos yang ada di lapangan seperti pendamping PKH dan lainnya.

Dengan banyaknya bansos dan subsidi yang tidak tepat sasaran tersebut, Gus Ipul menyatakan bahwa pemerintah sebelumnya tidak bisa dikatakan gagal dalam pemberian bansos.

"Tidak juga, buktinya ada beberapa indikator yang naik juga. Cuman belum tajam karena belum ada data tunggal. Tapi pemerintahan sebelumnya juga sudah merintis data tunggal itu," katanya.

Menurutnya, dengan telah dirintisnya data tunggal tersebut, sudah bisa terwujud di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ia nilai cukup tegas dan arahan yang cukup jelas untuk mewujudkan data tunggal tersebut.