[LIPSUS] DPRD Sumsel Anggarkan Rp913 Juta Beli Baju Dinas Baru

Pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD Sumsel telah disepakati dalam paripurna antara Eksekutif dan Legislatif. Pagu anggaran pakaian dinas ini sebesar Rp913 juta sesuai dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Reyennaidi menjelaskan, setiap anggota DPRD Sumsel nantinya akan menerima empat jenis pakaian berbeda. Pertama jenis Pakaian Dinas Harian (PDH) sebanyak dua setel, Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan Pakaian Sipil Harian (PSH) masing-masing satu setel.

"Anggaran ini diajukan Eksekutif, dan ini rutin untuk anggota dewan. Jika disetujui dan dananya ada baru kita adakan. Tahun ini kebetulan anggarannya ada," ungkap dia.

Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Antoni Yuzar menjelaskan, lelang pengadaan pakaian dinas belum terlaksana. Pakaian dinas ini merupakan kebutuhan rutin biasa yang dilaksanakan setiap tahun.

"Itu memang setiap tahun untuk pakaian dinas dan pakaian lapangan. bukan kebutuhan dadakan. Jadi setiap anggota DPRD memang mendapatkan baju," jelas dia, Selasa (10/8/2021).

Antoni mengungkapkan, tak ada perbedaan nilai pengadaan baju dinas tahun ini dan sebelumnya. Menurutnya, nilai anggaran sebesar Rp913 juta untuk empat setel baju tidak terlalu berlebihan.

"Situasi pandemik tetap membutuhkan pakaian dinas, dari pada anggaran mubazir banyak uang yang tak terpakai," beber dia.

Antoni menegaskan, pihaknya sudah melakukan penghematan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 33 tahun 2020. Salah satu anggaran yang dipangkas adalah perjalanan dinas. Pemotongan bujet perjalanan dinas menyesuaikan situasi pandemik, karena sebagian agenda sidang dilakukan secara virtual. 

"Pemotongan anggaran perjalanan dinas saat ini sekitar 25 persen. Jadi untuk pakaian dinas saya kira masih bisa," beber dia.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, tak membantah pengadaan pakaian dinas untuk pimpinan dan anggota DPRD Sumsel periode 2019-2024. Hanya saja, dirinya tidak mengetahui berapa nilai anggaran yang dibelikan untuk pakaian dinas tersebut.

"Aku tidak tahu berapa anggarannya (Pakaian Dinas) untuk di Sumsel. Belum kutanya," kata Deru singkat, Sabtu (14/8/2021).

Koordinator Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumsel, Nunik Handayani menjelaskan, beberapa pimpinan dan anggota DPRD Sumsel tidak memiliki Sense of Crisis atau kepekaan dalam menghadapi pandemik. Pihaknya mencatat banyak anggaran dalam APBD induk yang seharusnya tidak dikeluarkan dalam masa pandemik.

Menurut Fitra Sumsel, tren belanja Sekretariat DPRD Sumsel mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2021. Tercatat ada sekitar Rp198 miliar pada anggara belanja 2019, atau naik menjadi Rp323 miliar pada 2020. Kendati kembali menurun menjadi Rp308 miliar pada 2021.

"Anggaran DPRD di tengah pandemik ini justru tidak berkurang signifikan, hanya sekitar Rp15 miliar. Anggaran belanja DPRD ini tidak layak karena hampir setara dengan belanja Dinkes Sumsel, atau sekitar tiga persen dari alokasi APBD Sumsel untuk kesehatan," beber Nunik, Senin (16/8/2021).

Ia juga menilai, banyak anggaran di DPRD Sumsel yang naik secara signifikan terutama pada beberapa tunjangan. Pada Tahun Anggaran (TA) 2019, mereka mencatat tunjangan komunikasi DPRD Sumsel hanya Rp2,4 miliar. Namun di TA 2020 dan 2021, tunjangan komunikasi itu meningkat sebanyak 780 persen atau sebesar Rp18,9 miliar.

Begitu juga belanja Alat Tulis Kantor (ATK), bahan cetak dan penggandaan, juga mengalami peningkatan sekitar 315 persen. Pada TA 2019, anggaran ATK hanya sekitar Rp850 juta. Sedangkan di TA 2021 mencapai Rp10,4 miliar.

Sedangkan belanja pengadaan kendaraan TA 2020 sebesar Rp5,5 miliar, meningkat di TA 2021 menjadi Rp7,8 miliar. Selanjutnya belanja bahan bakar di TA 2020 sebesar Rp566 juta menjadi Rp1,7 miliar pada TA 2021.

"Seharusnya APBD Sumsel yang digunakan sebaik-baiknya untuk penanganan pandemik, terutama dalam menghadapi gelombang kedua. Kenaikan di 2020 masih bisa ditolerir karena dianggarkan di 2019, sedangkan 2021 seharusnya menjadi perhatian karena di tengah situasi pandemik COVID-19," beber dia.

Nunik mencatat, beberapa anggaran mengalami tren penurunan. Pakaian dinas pada TA 2019 sebesar Rp1,7 miliar, sempat naik menjadi Rp1,8 miliar di TA 2020, kemudian menurun Rp1,3 miliar di TA 2021. Begitu juga dengan belanja makan dan minum mencapai Rp2,9 miliar pada TA 2019, meningkat hingga Rp6,5 miliar di 2020 dan turun menjadi Rp4 miliar di TA 2021.

Dirinya membenarkan ada penurunan untuk perjalanan dinas. Untuk TA 2019, bujet perjalanan dinas sekitar Rp83 miliar naik menjadi Rp154 miliar namun turun sekitar 17 persen menjadi Rp127 miliar.

"Anggota DPRD sebagai wakil rakyat harusnya lebih memikirkan konstituennya, karena masyarakat Sumsel saat ini harus memikirkan bagaimana bertahan hidup," jelas dia.

Akademisi Administrasi Publik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Sena Prabujaya menjelaskan, pengadaan pakaian dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD Sumsel dapat dilihat dari sisi etis tentang sensitivitas pengambilan kebijakan.

Menurutnya, pejabat publik sering kali mengabaikan sisi etis dalam sebuah keputusan. Terkait pengadaan baju dinas, lembaga pemerintah kerap melupakan skala prioritas. Pengadaan pakaian dinas menjadi salah satu tanda bahwa lembaga pemerintah abai dengan kebijakan yang akan diambilnya.

"Di tengah pandemik, semua lembaga harus refocusing anggaran untuk dialihkan ke penanganan pandemik. Secara administrasi, harusnya pemerintah menentukan skala prioritas. Sisi etisnya, pemerintah harus memikirkan dampak kebijakan ke masyarakat," ujar dia, Senin (16/8/2021).

DPRD Sumsel sebagai lembaga yang mewakili masyarakat, juga diharapkan mewakili kepentingan publik. Sena menilai, pengadaan yang tidak penting seperti baju dinas, justru mempertontonkan kebijakan yang diambil tidak berdasarkan skala prioritas.

"Marwah anggota DPRD sendiri harus dijaga, jangan sampai muncul kesan wakil rakyat tidak merepresentasikan kepentingan rakyatnya," beber dia. 

Keputusan yang tidak tepat sasaran dalam penggunaan APBD kata Senan, juga berimplikasi terhadap aspek politik dari 75 anggota DPRD di masa mendatang.

"Artinya dengan kebijakan yang lebih pro kepada kepentingan rakyat maka konsekuensi politik akan menguatkan posisinya di mata masyarakat. Dengan kata lain, dukungan politik dari akar rumput akan lebih terjaga," jelas Sena.