Libur Nataru, Pemkot Padang Siagakan 12 Pos Pelayanan dan Pengamanan
- Dinas Perhubungan Kota Padang mendirikan 12 pos pengamanan saat libur Natal dan Tahun Baru.
- Pos akan berada di tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan tempat ibadah dengan tim gabungan dari TNI/Polri, Dishub, Dinas Kesehatan hingga Personel Satpol PP.
- Pos pengamanan di perbatasan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan diatur oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatra Barat.
Padang, IDN Times - Dinas Perhubungan Kota Padang akan mendirikan 12 pos pengamanan pada saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Ances Kurniawan mengatakan, pendirian pos pengamanan dan pelayanan tersebut akan dimulai besok, Rabu (18/12/2024).
"Untuk pos pengamanan dan pelayanan itu akan didirikan mayoritas di tempat wisata dan pusat perbelanjaan," katanya, saat dihubungi IDN Times Selasa (17/12/2024).
1. Dirikan posko pengamanan dan pelayanan
Ances menjelaskan, di posko pengamanan dan pelayanan tersebut nantinya akan ada tim gabungan yang terdiri dari TNI/Polri, Dishub, Dinas Kesehatan hingga Personel Satpol PP.
"Untuk titiknya diantaranya ada di 3 mall di Kota Padang seperti Basko, Trans Mart dan Plaza Andalas," katanya.
Selain itu, pos tersebut juga akan didirikan di tempat wisata seperti di Pantai Padang, Pantai Air Manis dan Pantai yang ada di daerah Bungus Teluk Kabung.
"Dengan begitu, para wisatawan bisa melaporkan ke pos jika ada tindakan yang butuh pertolongan," lanjutnya.
2. Pendirian pos di tempat ibadah
Selain tempat wisata dan pusat perbelanjaan, Ances mengungkapkan, pos pengamanan dan pelayanan juga akan didirikan di tempat ibadah.
"Ada juga pos yang didirikan di depan Gereja yang ada di Kota Padang seperti di depan Gereja Katedral dan Gereja BNKP," katanya.
Ia mengungkapkan, pos pengamanan juga akan didirikan di dekat Masjid Al-Hakim yang saat ini juga sudah menjadi objek wisata religi di Kota Bengkoang.
3. Pos di Perbatasan
Ances menjelaskan, untuk pos pengamanan dan pelayanan yang ada di perbatasan dengan Kota Padang tidak masuk dalam kewenangan Pemerintah Kota Padang.
"Kalau yang di perbatasan itu kewenangan Pemerintah Provinsi. Jadi kami hanya yang ada di 11 kecamatan di dalam Kota Padang saja," katanya.
Ia mengungkapkan, pengamanan di pos yang ada di perbatasan itu akan diatur oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatra Barat.
"Ada 3 pos biasanya yang ada di perbatasan seperti di Sitinjau Lauik, perbatasan dengan Pesisir Selatan dan perbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman," katanya.
