Kasus Pelecehan Bikin Citra Ponpes Turun: Berilmu Namun Minim Akhlak
Palembang, IDN Times - Forum Pondok Pesantren Sumatra Selatan (Forpess Sumsel) mengecam kasus kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan Islami. Forpess menilai, berbagai kasus mengakibatkan pesantren kini dicap buruk bagi wali santri yang akan menyekolahkan anaknya ke ponpes.
Tak hanya di Pulau Jawa, beberapa pesantren di Sumsel bahkan sempat terjadi kasus pelecehan seksual dalam beberapa bulan terakhir. Pertama kasus yang menggemparkan terjadi ketika pengasuh ponpes mencabuli santri di Ogan Ilir. Selang beberapa waktu, kasus serupa juga terjadi di Muratara. Beberapa santriwati mengalami pelecehan seksual oleh seorang petinggi ponpes.
"Jujur efek kasus kekerasan seksual ini berpengaruh pada ponpes, tidak hanya di Sumsel tapi seluruh Indonesia. Ponpes ini didirikan oleh para kiai dan ulama sebagai lembaga dakwah untuk mendidik anak santri berwawasan Akhlakul Karimah," ungkap Pimpinan Ponpes Sultan Mahmud Badarudin Palembang sekaligus Sekertaris Forpess Sumsel, Ustaz Sony Suharsono kepada IDN Times, Rabu (15/12/2021).
1. Izin pendirian ponpes harus diawasi oleh Kemenag
Menurut Sony, perizinan mendirikan pesantren perlu dievaluasi. Jika sebelumnya ponpes didirikan untuk meneruskan ilmu pengetahuan demi tujuan akhirat, maka sekarang semakin banyak orang yang mendirikan ponpes hanya untuk kepentingan duniawi.
Menurutnya, mereka yang membuat ponpes terkadang bukan orang yang memiliki pemahaman agama cukup kuat. Dirinya tak menampik sebagai manusia biasa, seorang ulama atau kiai pun bisa khilaf dalam berperilaku.
"Banyak orang berilmu namun minim akhlak. Pengurus ponpes juga manusia tak lepas dari khilaf dan salah. Tetapi khilaf harus ada pencegahan dari diri sendiri juga. Hindari hal-hal ke situ (negatif), lalu mohon ke Allah jangan terulang kembali," ungkap dia.
2. Forpess akan mencari cara cegah kekerasan seksual
Untuk mencegah kasus kekerasan atau pelecehan seksual terjadi di lingkungan dakwah Islam, Forpess Sumsel berencana melakukan diskusi mengajak seluruh ponpes yang ada. Keputusan akan pencegahan kasus pelecehan harus segera diambil, agar tidak ada lagi anak-anak yang akan menjadi korban oleh oknum yang memperburuk citra pesantren.
"Perlu pengawasan dari pemerintah dalam hal ini Kemenag untuk mengawasi orang yang akan membuat pesantren. Melalui Fonpess ini, kita harap juga bisa membuat forum dan diskusi bersama KPAI dan instansi terkait untuk mencegah kekerasan seksual," ungkap dia.
Selama ini, Ponpes yang kerap terjadi kasus kekerasan seksual berada di luar Fonpess. Kejadian pemerkosaan santriwati di Muratara, pihaknya sudah mencoba menggali informasi mengenai ponpes tersebut. Diketahui, ponpes itu pun tak bergabung dengan forum sehingga kurang mendapat pengawasan.
"Seharusnya ponpes itu bersama-sama pondok lain saling bersilaturahmi sehingga bisa saling mengingatkan. Masyarakat juga turut andil. Pengawasan internal harusnya bisa saling menguatkan dan menjaga marwah ponpes," jelas dia.
3. Orang tua diminta survei sebelum sekolahkan anak di pesantren
Sony pun mengimbau kepada wali santri yang akan menyekolahkan anaknya ke ponpes, melakukan survei terlebih dahulu. Tujuannya agar lembaga pendidikan yang akan ditempati sang anak, sesuai dengan kebutuhan dan membuat orangtua tak khawatir.
"Buat wali santri mulailah melakukan survei latar belakang pendirian ponpes. Lalu di masyarakat ponpes itu seperti apa, siapa pendirinya. Setelah itu tanya juga Kemenag, apakah ponpes itu terdaftar dan masuk rekomendasi," beber dia.
4. Kemenag Sumsel akan berkoordinasi ke sejumlah ponpes
Kasubag Informasi dan Humas Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Sumsel. Saefudin Latif mengatakan, pihaknya akan mengupayakan pengawasan lebih ketat agar kasus pelecehan dan kekerasan seksual tidak berulang.
Menurutnya, kasus kekerasan seksual di ponpes terjadi bukan karena salah pesantren. Saefudin menekankan pelaku sebagai oknum, sehingga pihaknya tak perlu melakukan pencabutan izin ponpes.
"Ini murni oknum yang melakukan. Jadi bukan ponpesnya yang salah," ujar dia.
Untuk mengatasi kasus kekerasan seksual di ponpes, pihaknya akan berkoordinasi secara langsung ke masing-masing lembaga. Pengawasan pun akan ditingkatkan dari sebelumnya.
"Kita utamakan kerja sama pihak pondok untuk melakukan pencegahan dan antisipasi (kekerasan seksual)," tutup dia.
