Herman Deru Yakin Masyarakat Sumsel Taat Vaksin: Tidak Perlu Denda

Menurut Deru, ketentuan vaksin bagi masyarakat telah tercantum dalam Undang-Undang (UU) nomor 4 tahun 1984. Tidak ada alasan bagi masyarakat menolak tanpa mengesampingkan Hak Asasi Manusia (HAM). Keinginan pemerintah melakukan vaksin katanya bukan untuk mencelakakan, namun sebaliknya menolong masyarakat.

"Jadi tidak usah sampai mendenda orang untuk vaksin. Kita yakinkan niat pemerintah baik, segera pulih aktivitas ekonomi dan semua aspek," jelas dia.

Ke depan, pihaknya akan memperhitungkan keluar masuknya vial vaksin ke Sumsel. Ia berharap manajemen penyaluran vaksin benar-benar tepat sasaran, mulai dari produksi hingga penyaluran.

"Maka dalam penyaluran sampai ke daerah kabupaten hingga kota, suhu dan alat penyimpanan harus siap sesuai sasaran yang diharapkan," tutur dia.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumsel, dr Rizal Sanif mengakui, vaksinasi tahap pertama bagi kepala daerah dan nakes telah berjalan dengan baik. Meski keampuhan vaksin hanya 65,3 persen yang memungkinkan penerima masih terpapar.

"Kekebalan ini berdampak pada imun individu, mencegah tertular dengan orang lain. Untuk di Sumsel sekitar 3.000 dokter yang akan vaksinasi, IDI mendukung penuh proses vaksinasi," tutup dia.