Gubernur Sumbar Sebut Penanganan Bencana oleh Pusat Lambat
- Pertanyakan ukuran lambatSaat diwawancarai, Gubernur Sumbar mempertanyakan ukuran lambat atau cepatnya penanganan bencana di daerahnya.
- Penanganan bencana oleh pusat dinilai lambatGubernur menyatakan bahwa penanganan bencana oleh pemerintah pusat memang lambat dan tidak seperti biasanya.
- Sayangkan penanganan pasca bencana oleh pemerintah pusatMahyeldi sangat menyayangkan penanganan pasca bencana yang terjadi pada tahun 2024 silam oleh pemerintah pusat di Sumatra Barat.
Padang, IDN Times - Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi menampik penilaian soal lambatnya pemerintah dalam penanganan bencana di daerah yang ia pimpin.
"Kalau untuk penanganan bencana di Sumatra Barat silakan orang lain menilai, kita bekerja," katanya saat diwawancarai IDN Times.
Ia mengklaim, pihaknya telah maksimal dalam penanganan bencana yang terjadi di 16 kabupaten/kota tersebut sejak awal.
1. Pertanyakan ukuran lambat
Saat diwawancarai, orang nomor satu di Sumatra Barat itu mempertanyakan soal ukuran lambat atau cepatnya penanganan sebuah bencana.
"Ukuran lambatnya itu apa. Bagaimana ukuran lambatnya itu," katanya.
Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai bentuk penanganan bencana saat Sumatra Barat mulai diguyur hujan deras pada akhir November 2025 lalu.
2. Penanganan bencana oleh pusat dinilai lambat
Tetapi, Mahyeldi menyatakan, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah pusat memang lambat dan tidak seperti biasanya.
"Kalau (dibandingkan) pengalaman yang lalu, memang saat ini agak lambat," katanya.
Menurutnya, penanganan bencana yang dilakukan saat ini tidak seperti penanganan tahun-tahun sebelumnya seperti banjir lahar dingin yang terjadi di tahun 2024 silam.
3. Sayangkan penanganan pasca bencana oleh pemerintah pusat
Mahyeldi sangat menyayangkan soal penanganan pascabencana yang terjadi pada tahun 2024 silam oleh pemerintah pusat di Sumatra Barat.
"Saya katakan saja, 2024 kejadian dan tahun 2025 tidak diapakan lagi. Sementara ancaman masih besar," katanya.
Ia mencontohkan soal pengusulan pembangunan sabodam di Gunung Marapi yang masih belum dikerjakan oleh pemerintah pusat sampai saat ini.
"Ini baru direncanakan di tahun 2026 untuk pembangunan sabodam itu," katanya.
