Dugaan Korupsi Masjid Sriwijaya, Kejati Sumsel Panggil Kontraktor BUMN

Menurut Khaidirman, pihaknya memanggil kontraktor yang mengerjakan Masjid Raya Sriwijaya. Tercatat ada tiga perusahaan milik negara yang terlibat dalam proses pembangunan masjid seluas 20 hektare (Ha) tersebut.

"Hari ini kita juga menghadirkan perwakilan PT Yodya Karya, PT Brantas Abipraya, dan PT Indah Karya. Semuanya hadir memenuhi panggilan untuk mengecek kondisi di lapangan," ujar dia.

Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya selaku pengelola menerima tanah hibah dari Pemprov Sumsel tahun 2009 lalu. Pemprov Sumsel berencana membangun masjid terbesar dan termegah se-Asia pada saat itu. Rencana pembangunan dimulai tahun 2015 lalu.

Pemprov Sumsel bahkan mengeluarkan dana hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp130 miliar. Dana itu digunakan untuk penimbunan lokasi, dan konstruksi beton sampai rangka atap.

Seiring berjalannya waktu, pembangunan fisik bangunan tidak sesuai dengan kontrak yang berlaku. Hingga pada 2018, pembangunan Masjid Raya Sriwjaya pun terhenti.

Setelah mangkrak tiga tahun, Kejati Sumsel menduga ada yang tidak beres dalam pembangunan Masjid Sriwijaya. Menurut Khaidirman, status Masjid Raya Sriwijaya dinaikkan ke tahap penyidikan.

"Kita lagi mencari modusnya, karena kita melihat ada banyak cara. Bisa mark up, penggelapan, atau fiktif. Ini yang sedang kita cari modusnya," tutup dia.