DPRD Ogan Ilir: Pemecatan 109 Nakes Tidak Dikaji dengan Arif
Ogan Ilir, IDN Times - Ketua Komisi IV DPRD Ogan Ilir, Rizal Mustofa menyayangkan pemberhentian 109 tenaga medis di rumah sakit umum daerah (RSUD) Ogan Ilir.
"Permasalahan yang ada, tidak dikaji secara arif. Apalagi kondisi sekarang Kabupaten Ogan Ilir sangat membutuhkan nakes dalam menangani COVID-19," kata Rizal, Jumat (22/5).
Pemecatan para tenaga medis atau nakes itu didasari dengan surat keputusan ditandatangani Bupati, Ilyas Pandji Alam, pada Rabu (20/5). Mereka yang dipecat terdiri dari perawat, perawat mata, bidan, dan sopir ambulans.
Pemberhentian itu dilakukan setelah mereka mogok bekerja selama lima hari, akibat tuntutan hak mereka terkait kebutuhan alat pelindung diri (APD), ketersediaan ruang singgah dan uang intensif.
1. DPRD sayangkan pemecatan tidak sesuai keputusan bersama
Menurut Rizal, saat ini Komisi IV DPRD Ogan Ilir (OI) sedang mencari solusi untuk memperjuangkan hak para tenaga kesehatan yang kehilangan pekerjaan. Pada Senin (18/5) sekitar 150 tenaga medis melapor ke kantor DPRD Ogan Ilir.
Rencananya mereka akan kembali membicarakan masalah yang terjadi pada hari ini Jumat (22/5). Hanya saja saat hari Rabu kemarin, SK pemberhentian sudah lebih dulu dikeluarkan.
Rizal mengatakan, tuntutan para nakes sederhana. Mereka belum memiliki pengalaman mengurus pasien COVID-19, namun sudah diminta untuk bekerja.
"Kami telah menemui tenaga medis dan direktur utama RSUD OI. Disepakati, tidak akan ada pemecatan dan merumahkan para pegawai selama empat hari," jelas dia.
2. Rizal menilai, insiden pemecatan nakes terjadi karena kurang sosialisasi
Rizal menilai, antara RSUD OI dan pegawai tidak memiliki komunikasi yang baik. Sebab saat rapat Paripurna hari rabu lalu lalu, Bupati Ilyas Pandji Alam, mengatakan jika hak-hak tenaga medis yang disampaikan melalui tuntutan mereka sudah dipenuhi.
"Ini kemungkinan besar kurang sosialisasi dan komunikasi dari kepala rumah sakit terhadap bawahannya. Makanya kami menyarankan manajemen rumah sakit untuk kembali duduk bersama dengan para tenaga kesehatan ini," ujar dia.
3. Pemecatan sudah masuk ranah hukum dan politis
Pada SK yang tertulis dengan nomor surat 191/KEP/RSUD/2020 menyatakan, bahwa para tenaga medis dianggap lalai dalam menjalankan tugas karena mogok bekerja selama lima hari.
"Ranahnya bukan sekedar politis, tapi juga hukum. Jadi kasus ini kita telaah dulu, sejauh mana kita bisa fasilitasi dan bantu tenaga kesehatan itu. Andai pun sesuai dengan regulasi, setidaknya mempertimbangkan pengabdian yang telah diberikan nakes selama ini," tegas dia.
4. RSUD OI anggap nakes lalai
Sebelumnya, Direktur Utama RSUD Ogan Ilir, Roretta Arta Guna Riama tidak membantah telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 109 tenaga kesehatan.
Menurutnya alasan para tenaga medis untuk mogok bekerja karena tidak memiliki surat tugas, tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menolak tugas yang ada. Sebab para tenaga kesehatan sudah memiliki SK penempatan yang mengatur tugas pokok dan fungsi sebagai tenaga medis.
"Tidak semua kita pecat, kita lakukan pemanggilan lebih dulu untuk berkomitmen bekerja. Intinya mereka tidak melaksanakan tugas dan kewajiban, padahal sekarang negara sedang pandemik. APD kita banyak, insentif tersedia bagi yang melayani COVID-19," kata dia.
