Disdik Palembang: Izin Penyedia Dapur MBG Kewenangan BGN
- Izin membangun dapur SPPG di Palembang bukan tanggung jawab daerah, melainkan kewenangan pemerintah pusat.
- Pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di Palembang, dengan 98 dapur SPPG telah beroperasi.
- Program MBG telah menyasar 342 sekolah dari total 1.445 sekolah di Palembang, dengan 150.496 siswa menerima manfaat.
Palembang, IDN Times - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Palembang masih berjalan dan terus mengalami penambahan. Bahkan titik penyedia dapur sebagai lokasi pengolahan menu masakan program Presiden RI Prabowo Subianto pun kian meluas.
"Kalau soal dapur itu kewenangan BGN, bukan kami, sementara Disdik hanya memfasilitasi," jelas Kabid SD/SMP Disdik Palembang, Kaplatul Ahlia, Senin (6/10/2025).
1. Disdik hanya membantu menargetkan jumlah penerima MBG
Diketahui, saat ini sudah makin banyak dapur dibuka, tetapi terkait izin untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bumi Sriwijaya, Pemkot Palembang menyampaikan bukan jadi tanggung jawab daerah terutama dari dinas pendidikan.
Menurutnya, meski menyebutkan bahwa jumlah dapur SPPG kemungkinan besar akan terus bertambah. Tetapi ia menegaskan jika persetujuan dalam mendirikan dapur bisa operasional bukan kewenangan per wilayah. Melainkan semua struktur kepengurusan dan legalitas serta persyaratan dari kebijakan pemerintah pusat.
"Kalau SPPG mau masuk sekolah, kami hanya menyiapkan data. Yang jelas daerah bantu menargetkan seluruh siswa TK, SD, hingga SMP ke depan bisa menerima manfaat MBG," kata dia.
2. Pemerintah daerah diminta pusat untuk pengawasan MBG di wilayah setempat
Sementara kata Wali Kota Palembang Ratu Dewa, ia sangat menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dari sisi penyedia dapur yang menjadi penopang utama program tersebut.
Ia menegaskan, pengawasan perlu dilakukan agar rencana nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan optimal di Palembang. Apalagi, berdasarkan data sementara dari Dinas Pendidikan, tercatat ada 98 dapur SPPG telah beroperasi dan tersebar di 18 kecamatan.
“Pemerintah daerah diminta pemerintah pusat untuk aktif melakukan pengawasan hingga ke tingkat bawah," jelasnya.
3. MBG bermasalah di Palembang bakal disetop sementara
Dewa menyampaikan, sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), apabila program MBG yang dikelola SPPG mengalami masalah, maka akan dilakukan penghentian sementara sambil menunggu proses evaluasi. Ia juga berharap agar institusi terkait, termasuk kepolisian, turut melakukan investigasi serta uji makanan apabila terjadi kasus keracunan.
Sedangkan dari data Badan Gizi Nasional (BGN) per 22 September 2025, program MBG yang mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 telah menyasar 342 sekolah dari total 1.445 sekolah di Palembang. Sementara 1.103 sekolah lainnya masih menunggu giliran.
Rinciannya, untuk jenjang TK/PKBM baru 42 sekolah yang menerima manfaat (783 belum), SD negeri dan swasta 208 sekolah (195 belum), serta SMP negeri dan swasta 92 sekolah (125 belum). Sementara untuk jumlah siswa penerima manfaat mencapai 150.496 orang, sedangkan 116.655 siswa lainnya masih dalam proses. Antara lain, 4.242 siswa TK/PKBM, 93.650 siswa SD, dan 52.604 siswa SMP telah menerima manfaat.
