Deflasi Sumbar, DPRD: Pemerintah Harus Buka Keran Investasi
- Deflasi Sumatra Barat pada September 2024 mencapai 0,44 persen
- Alber Hendra Lukman menyatakan deflasi menandakan penurunan daya beli masyarakat
- Pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, perlu terobosan investasi
Padang, IDN Times - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Sumatra Barat kembali mengalami deflasi periode September 2024. Tercatat angka deflasi periode terlapor sebesar 0,44 persen.
Merujuk hal itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat, Alber Hendra Lukman menyampaikan, deflasi yang terjadi itu menandakan bahwa daya beli masyarakat yang menurun.
"Kita tentu harus melihat apa penyebab deflasi ini. Artinya, daya beli masyarakat sudah mulai menurun," katanya saat diwawancarai IDN Times, Rabu (09/10/2024).
1. Sumbar harus lakukan terobosan
Menurut Alber, deflasi yang terjadi sejak 5 bulan terakhir karena menurunnya daya beli masyarakat sehingga mengakibatkan harga barang menurun. "Permintaan terhadap barang ini turun karena rakyat sudah tidak punya uang," katanya.
Ia mengatakan, hal yang sangat dikhawatirkan oleh legislatif adalah pertumbuhan ekonomis Sumatra Barat yang selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. "Harusnya pemerintah provinsi melakukan terobosan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.
2. Buka keran investasi
Alber menjelssksn, selama ini uang yang beredar di Sumatera Barat hanya bergantung pada belanja pemerintah seperti APBD dan APBN. "Kalau hanya tetap mengandalkan ini, maka Sumbar tidak akan tetap ada perkembangannya," katanya.
Permasalahan tersebut bisa diatasi dengan membuka keran investasi di Sumatra Barat.
3. Permasalahan investasi di Sumbar
Albert menilai, permasalahan investasi di Sumatra Barat selama ini hanya berkutat pada tanah ulayat yang membuat investor takut untuk menanamkan modalnya. "Persoalan tanah ulayat itu sebenarnya bukan merugikan, ini adalah sesuatu yang sangat bagus. Melindungi satu suku," katanya.
Tetapi, menurut Alber pemerintah harus mensosialisasikan terkait investasi kepada masyarakat agar uang beredar dari investor bisa masuk di Sumbar.
