Bupati Muara Enim Juarsah Dituntut 5 Tahun Bui Terkait Suap

Dalam fakta persidangan, Ricky menjelaskan, terdakwa Juarsah telah menerima uang dari kontraktor atau direktur PT Enra Sari selaku pemenang lelang pembangunan 16 paket proyek jalan di Kabupaten Muara Enim.

Sejak awal terpidana Ahmad Yani selaku Bupati Muara Enim 2018-2019 meminta dinas PUPR untuk mencarikan kontraktor yang berani membayar fee proyek di awal pengerjaan sebesar 15 persen dari nilai proyek sekitar Rp130 miliar.

"Dari keterangan para terpidana, Elfin Mz Muchtar, Ramlan Suryadi, Ahmad Yani hingga Robi Okta Fahlevi, terdakwa turut menerima fee dari bagian Ahmad Yani. Rp3 miliar didapat dari proyek jalan dan Rp1 miliar dari kontraktor lain yang diserahkan dua kali untuk pencalonan sang istri Rp500 juta dan Rp500 juta untuk Idul Fitri," ujar dia.

Ricky menjelaskan, tuntutan tersebut diberikan dengan menimbang dua hal. Pertama terdakwa sebagai kepala daerah tidak mencontohkan sikap anti korupsi, dengan menerima fee proyek. Kedua, terdakwa dianggap hanya menyanggah dan tidak mengakui perbuatannya.

"Terdakwa dikenakan pasal dakwaan kumulatif pertama yakni pasal 12 A dan dakwaan kumulatif kedua pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang pidana korupsi. Pada dakwan pertaman JPU menilai terdakwa terbukti menerima suap, dan dakwaan kedua pasal gratifikasi," jelas dia.

Sementara itu, kuasa hukum Juarsah, Saipuddin Zahri mengatakan menghargai tuntutan JPU KPK yang menuntut kliennya dengan pidana penjara lima tahun penjara. Saipuddin meyakini jika tuntutan yang diberikan tidak berdasar fakta persidangan.

"Tuntutan hari ini jelas terlihat jika JPU hanya memberikan tuntutan berdasarkan hasil BAP dan dakwaan. Tidak ada unsur fakta persidangan yang dimasukan. Kami yakin klien kami akan bebas dan diputus tidak bersalah," jelas dia.

Menurutnya pada sidang pekan depan akan membacakan pledoi terkait fakta persidangan dengan menjawab tuntutan yang diberikan oleh JPU.

"Kita buktikan pada pledoi jika tuntutan tidak benar," ujar dia.

Sedangkan Ketua Majelis Hakim Syahlan Efendi mengungkapkan sidang hari ini ditunda selama satu pekan. Pihak majelis hakim juga mengabulkan permintaan terdakwa dalam sidang sebelumnya untuk membuka blokiran nomor rekening anak dan istri terdakwa yang disita KPK sebagai barang bukti.

"Untuk sidang ditunda dengan agenda pledoi pada pekan depan tanggal 15 Oktober mendatang," kata dia.