Atasi dan Cegah Banjir di Palembang, Pemkot Dukung 5 Solusi GMMPT

17 Mar 2020, 13:25 WIB

Rapat audiensi GMMPT bersama Wali Kota Palembang dalam melakukan solusi pencegahan banjir (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mendukung langkah dari Gerakan Masyarakat Menolak Palembang Tenggelam (GMMPT), terkait hasil kajian dan solusi akan bencana banjir yang kerap menghampiri Kota Palembang.

Kepala Dinas PU PR Palembang, Ahmad Bastari menyatakan, Pemkot Palembang mendukung langkah GMMPT dan akan ikut turun ke lapangan untuk membantu merealisasikan daerah percontohan.

"Pak Wali Kota (Wako) Palembang tadi sangat mendukung, termasuk nanti akan ada kemungkinan bantuan dari swadaya pihak terkait dan para pakar yang terlibat. Jadi mereka (GMMPT) di awal ini survei dulu, nanti kita akan lihat hasilnya bagaimana. Kita beri mereka target untuk menyelesaikan rencana sekitar 3 bulan, lanjut 6 bulan dan diperpanjang mungkin setahun ke depan dengan tidak berhenti koordinasi dengan kami," ujar dia, usai bersama Wako Palembang menerima audensi dari GMMPT, Selasa (17/3).

1. GMMPT tawarkan 9 saran solusi, namun hanya 5 yang disetujui Wako Palembang

Rapat audiensi GMMPT bersama Wali Kota Palembang dalam melakukan solusi pencegahan banjir (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Sementara, Ketua GMMPT, Sutinah Andaryani mengatakan, pihaknya menyerahkan lima solusi dan rekomendasi untuk mengantisipasi bencana banjir di Kota Palembang, di antaranya dengan membangun daerah percontohan.

"Sebelumnya ada 9 poin saran ke Pemkot, namun hanya 5 poin yang disetujui dan akan dikerjakan bersama, yaitu pembangunan bebas banjir yang sekarang jadi contoh di Kalidoni," kata dia.

2. Untuk tahap awal membangun lokasi percontohan

Ilustrasi kota direndam banjir (IDN Times/Rohman Wibowo)

Sutinah mengungkapkan, untuk tahap awal membangun lokasi percontohan, ini hal yang perlu diperhatikan adalah survei dan pemetaan daerah. Sebab, nantinya kawasan percontohan tersebut akan diterapkan di semua 17 kecamatan di Palembang.

"Melihat dari tanah topografi Palembang yang mayoritas air, perlu ada peremajaan tumbuhan dan partisipasi masyarakat, bukan hanya pemerintah tetapi kesadaran diri menangani masalah banjir. Rekomendasi saran ini sebelumnya sudah sempat dibahas pada seminar beberapa waktu lalu, dengan berdiskusi bersama para pakar menganalisa kasus," ungkap dia.

3. Proses pertama menyediakan master plan penanganan banjir dari pemetaan sistem drainase

Ilustrasi situasi aktivitas kota Palembang di pinggiran Sungai Musi bawah Jembatan Ampera (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Dari lima poin solusi itu, terang Sutinah, proses pertama adalah dengan menyediakan master plan penanganan banjir melalui pemetaan sistem drainase. Kemudian membentuk sistem peringatan dini bencana banjir, misal membuat alat yang dapat diandalkan untuk mendeteksi banjir yang terintegrasi.

"Selanjutnya melakukan pengelolaan dan pengendalian banjir secara menyeluruh (holistik), terpadu dan melibatkan banyak pihak, dengan pembagian kerja melibatkan pihak terkait, contoh PUPR, BBWS dan lainnya untuk membentuk satgas dan otoritas komando. Serta optimalisasi dan modernisasi pengendalian sampah," terang dia.

4. Perencanaan bangunan harus menyesuaikan karakteristik Palembang

Rapat audiensi GMMPT bersama Wali Kota Palembang dalam melakukan solusi pencegahan banjir (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Sutinah melanjutkan, agar pembangunan kota menjadi lebih baik dan tidak terjadi banjir, maka perencanaan bangunan harus menyesuaikan karakteristik Palembang.

"Maksudnya membutuhkan pendalaman dengan karakteristik alami Palembang, agar bisa dilakukan berkelanjutan. Contoh, penataan kembali daerah DAS dengan menggaet pihak yang paham lanskap, seperti bagian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)," tandas dia.