Palembang, IDN Times - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru, akan menindak lanjut kasus Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Islam Negeri Raden Fatah (UIN RF) Palemban. Itu, terkait pemotongan kuota bantuan UKT secara mendadak oleh pihak kampus.
"Pemprov tidak tinggal diam jika ada mahasiswa melapor untuk meminta solusi. Termasuk mahasiswa UIN yang kebingungan melakukan mediasi bersama rektorat. Kapan pun kami bersedia untuk terima dan tampung aspirasi," ujarnya, Sabtu (12/2/2022).
Polemik UKT di UIN Raden Fatah Palembang bermula dari kebijakan kampus mendadak menerbitkan surat edaran pembatasan kuota penerima potongan UKT. Padahal, hampir seluruh mahasiswa terverifikasi menerima bantuan tersebut.
Gubernur Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang Akhmad Saiful mengatakan, kebijakan mendadak itu tentu mencederai mahasiswa. Sebab saat awal pemberian bantuan yang tertuang dalam Surat Keterangan Nomor B.001/Un.09/4.2.PP.09/01/2022, kampus tidak menginformasikan adanya pembatasan kuota.
“Awalnya tanggal 26 Januari mahasiswa yang memperoleh bantuan pemotongan mulai melakukan pembayaran. Namun sistem pembayaran dikabarkan error dan membuat mahasiswa menunggu hingga sistem kembali normal. Setelah normal, jumlah UKT yang harus dibayar malah kembali seperti saat sebelum dipotong,” kata Saiful.
Kebijakan bantuan pemotongan UKT memang rutin diberikan kampus kepada mahasiswa selama masa pandemik COVID-19. Namun dari lima kali bantuan diberlakukan, pada semester awal tahun 2022, mahasiswa mulai mengalami kerumitan.
"Dari informasi presiden mahasiswa (presma), saat ini kabarnya UIN sampai kolaps dana sebesar 13 miliar. Mungkin inilah yang menjadikan kebijakan pembatasan kuota ini dikeluarkan secara mendadak," ungkapnya.
Meskipun begitu, Saiful tidak membenarkan keputusan rektor. Karena kebijakan itu dilakukan sepihak, tanpa ada komunikasi terlebih dahulu dengan mahasiswa terkhusus Organisasi Mahasiswa Internal Kampus (OMIK).
"Bahkan sampai saat ini UIN belum memberikan solusi lebih lanjut kepada mahasiswa, kecuali perpanjangan masa pembayaran UKT," timpal dia.
Berdasarkan data dari Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) kampus, ada 1.300 mahasiswa belum membayar UKT dengan kategori penerima bantuan terverifikasi dari 1.600 mahasiswa penerima bantuan. "Sedangkan sisanya telah melakukan pembayaran sebelum sistem PUSTIPD mengalami eror," kata Saiful.
Presiden Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Reja Anggara, sempat menawarkan solusi win win terkait persoalan UKT dengan tawaran ke rektorat menurunkan persentase pengurangan bagi mahasiswa.
"Jadi penerima bantuan sebesar 10 sampai 20 persen pada masing-masing kategori," tambah Saiful.
Seperti bagi mahasiswa penerima yang telah melakukan pembayaran cukup mendapat bantuan 70 persen dari ketentuan awal. Sedangkan yang belum melakukan pembayaran, hanya dihitung 60 persen dari verifikasi.
"Namun sampai saat ini belum ada jawaban dari rektorat," ungkapnya.
Rektor UIN RF Palembang, Nyayu Khodijah, kampus memang belum bisa mengambil kebijakan segera. Sebab penerima bantuan potongan UKT telah disahkan dalam Surat Keputusan (SK) dengan total 9.611 mahasiswa.
"Rinciannya 5.646 orang mendapatkan potongan 10 persen, 3.952 mahasiswa penerima bantuan potongan 80 persen, dan 13 orang penerima bantuan kategori 100 persen, ini telah melaui mekanisme yang sesuai," kata dia.
Nyayu mengaku, mengenai error sistem memang ada kekeliruan penginputan data oleh Pusat Sistem Teknologi Informasi dan Pangkalan Data PUSTIPD. Sehingga berimbas pada mahasiswa termasuk rektorat yang terkesan memberikan harapan palsu.
"Untuk kesalahan ini harus dievaluasi agar tidak terjadi lagi," tambahnya.
Terkait kerugian UIN RF Palembang senilai Rp13 Miliar, Nyayu tidak membenarkan hal itu. Menurutnya selama pandemik COVID-19, kampus UIN Raden Fatah menjadi satu-satunya perguruan tinggi di Sumsel yang dapat memberikan bantuan.
"Adanya bantuan potongan UKT 10 persen, 80 persen dan 100 persen mahasiswa sangat terbantu. Meski tidak semua mahasiswa mendapatkan bantuan, namun total pengurangan UKT relatif sama dengan kemarin-kemarin, yaitu dengan total mencapai Rp9 Miliar," tandas dia.