91 Napi di Sumsel Bebas Saat Terima Remisi Kemerdekaan

Total 91 orang yang mendapat remisi dan bebas secara murni berasal dari 11 lapas, yakni dua orang asal Lapas Khusus Anak (LPKA) Kelas 1, Lapas Perempuan Palembang lima orang, Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti 12 orang, Lapas Kelas IIA Tanjung Raja sembilan orang, dan Lapas Kelas IIA Banyuasin 14 orang.

Selanjutnya, Lapas Narkotika Kelas IIB 39 orang, Lapas IIB Kayuagung 4 orang, Lapas IIB Muara Dua dan Lapas Surulangun Rawas masing-masing dua orang, lalu Rutan Kelas 1 Palembang beserta Rutan kelas IIB prabumulih satu orang.

"Mereka yang mendapat remisi ini sudah kita pantau memiliki kelakuan baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, telah mengikuti program pembinaan, dan sudah menjalani masa lebih dari 6 bulan," jelas dia.

Hamsir mencatat, jumlah narapidana yang menjalani hukuman di lapas saat ini mencapai 11.023 orang. Mereka yang mendapat remisi umumnya terkait kasus narkotika dan pidana umum.

Sedangkan napi terorisme dan korupsi tidak mendapat remisi, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012. "Tipikor dan teroris tidak mendapat remisi karena masih terikat PP 99/2012," jelas dia.

Mereka yang mendapat remisi bervariasi, mulai dari pengurangan satu hingga enam bulan. Remisi ini menurut Hamsir, dimaknai sebagai apresiasi negara terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang berhasil menunjukkan perubahan perilaku dan kualitas diri.

Langkah itu dilakukan agar lepas dari hukuman mereka dapat kembali ke masyarakat dengan bekal yang baik.

"Mereka di dalam kan kita awasi kita beri arahan untuk berkembang lebih baik dengan meningkatkan kompetensi diri, dan mengembangkan keterampilan untuk dapat hidup mandiri, serta menumbuhkan dan mengembangkan usahanya," jelas dia.

Gubernur Sumsel, Herman Deru bersama Kepala Kemenkumham Sumsel, Ajub Suratman, berencana memberikan remisi secara simbolis di Lapas Merah Mata kepada mereka yang bebas. Deru juga rencananya akan membagikan peci bagi 1.671 penghuni lapas, termasuk ongkos untuk kembali ke keluarga dan masyarakat.

"Saya minta ke Kakanwil Kemenkumham, mereka yang dibina untuk diajarkan keterampilan sehingga kalau mereka keluar bisa menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri. Misal di bidang pertanian dan lainnya," tutup dia.