Palembang, IDN Times - Dampak efisiensi anggaran yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto terhadap seluruh agenda ceremonial yang dianggap menggelembungkan APBN dan APBD mulai dirasakan sejumlah hotel di Palembang.
Selain memengaruhi pendapatan tiap bulan, kebijakan itu pun membuat tingkat hunian atau okupansi melandai signfikan, dan sebagian hotel perlu mencari alternatif lain untuk mencapai target pendapatan selama setahun ke depan.
Menurut Assistant Public Relation Manager Hotel Santika Premiere Bandara Palembang, Amanda Dian Sucia, sepanjang 2025 seharusnya semua agenda ceremonial instansi dan pemerintahan sudah dijadwalkan. Namun karena adanya kebijakan efisiensi anggaran semua kegiatan dibatalkan.
"Hampir 50 persen dari kementerian pusat batal (digelar di hotel), imbas dari kebijakan efesiensi," katanya, Sabtu (15/2/2025).
Efek penghematan anggran ini kata Amanda, membuat penurunan okupansi turun hingga 60 persen. Kondisi ini lanjutnya, sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup para karyawan yang bekerja. Sebab pendapatan hotel menjadi penopang bagi pegawai-pegawai hotel.
"Beberapa pengurangan anggaran memang kebanyakan dari kementerian pusat yang diikuti beberapa pemerintahan kota," jelas dia.
Alternatif hotel dalam upaya menekan pengeluaran akibat pendapatan yang menurun akibat penghematan anggaran adalah mengurangi penggunaan listrik yang tidak digunakan optimal.
"Strategi kami di unit adalah melakukan efisiensi dan penghematan dari berbagai lini seperti penggunaan listrik dan air yang lebih bijak dan pembelanjaan yang diperlukan saja," kata Amanda.
Pj Wali Kota Palembang, Cheka Virgowansyah mengatakan, pihaknya masih mengkaji pemangkasan anggaran khusus di lingkungan pemkot dan sedang dalam tahap koreksi badan pendapatan daerah.
"Ada tujuh poin utama yang menjadi fokus penghematan, mencakup pembatasan kegiatan seremonial, perjalanan dinas, kegiatan yang hasilnya tidak terukur, serta penyesuaian kegiatan dengan belanja APBD," jelasnya.
Diketahui, penatapan efisiensi anggaram itu merujuk Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta APBD 2025. Tujuannya, termasuk memperlancar program Makan Bergizi Gratis (MBG).