30 Anak di Palembang Gugur Tak Masuk Kriteria Sekolah Rakyat
- 130 anak dari keluarga kurang mampu terdata di Dinsos Palembang
- Hanya 100 siswa yang diterima di sekolah rakyat karena tidak memenuhi kriteria
- Pemerintah Kota Palembang berencana membangun sekolah rakyat tahap dua dengan bantuan anggaran negara
Palembang, IDN Times - Total 100 siswa sekolah rakyat Palembang mulai melakukan pengenalan sekolah di lokasi Sentra Budi Perkasa Jalan Sosial Km 5. Mulai operasional hari ini, Senin (14/7/2025), ternyata dari 130 anak dari keluarga kurang mampu yang terdata di Dinas Sosial, hanya ada 30 orang diantaranya gugur dalam proses seleksi
"Setelah proses survei, petugas dinsos petugas dari Sentra Budi Perkasa dan tim BPS (Badan Pusat Statistik), ter-filter 100 siswa terpilih yang bergabung di sini (sekolah rakyat) dari sebelumnya berjumlah 130 orang. Jadi 30 anak tidak masuk dalam kriteria kita," kata Kepala Dinas Sosial Palembang Agus Rizal.
1. Penerimaan siswa sekolah rakyat berdasarkan kategori status sosial
Jumlah anak yang tidak lulus kriteria murid sekolah rakyat, karena mereka tidak termasuk dalam kategori desil petugas di lapangan. Sebab, siswa yang akan belajar di sekolah rakyat berasal dari pendataan Kemensos sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Data itu didapatkan melalui Pendamping Keluarga Harapan (PKH) atau tenaga teknis yang ditugaskan oleh kementerian sosial (kemensos). Data siswa sekolah terbagi hingga 10 desil berdasarkan status sosial.
Yakni kategori miskin ekstrem, miskin sekali, miskin sedang, miskin menengah dan lainnya sesuai dengan nilai penghasilan rata-rata keluarga yang tercatat oleh PKH. Diketahui, data pembagian desil tersebut telah melalui persetujuan lurah setempat.
2. Filter siswa dilakukan ketat agar tepat sasaran
Penyebab puluhan siswa itu gugur karena lewat pendataan oleh petugas yang turun langsung ke lapangan, mereka tidak lulus proses verifikasi dan validasi. Faktor tak lulus tersebut karena petugas ingin mewujudkan program Presiden Prabowo Subianto ini sesuai sasaran. Dalam proses verifikasi sebelumnya, petugas yang terlibat adalah tim BPS untuk menyesuaikan kategori kondisi status sosial dan kesetaraan kesejahteraan.
"Filter ini dilakukan ketat agar kita bisa memutus rantai kemiskinan dalam mengejar pendidikan di daerah. Kemudian kita bisa membantu siswa dan orang tua yang tidak mampu untuk mendapatkan ilmu layak di sekolah," jelas Agus Rizal.
3. Pemkot Palembang bersurat ke Pemprov Sumsel minta hibah lahan sekolah rakyat tahap dua
Setelah sekolah rakyat Palembang di Sentra Budi Perkasa berjalan lancar, kata Agus Rizal, ke depan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang berencana membangun sekolah rakyat tahap dua dari bantuan anggaran negara. Total area yang dibutuhkan dalam pembangunan tahap dua seluas 5-10 hektar lahan.
"Kami sedang minta bantuan Pemprov Sumsel untuk cari lahan. Karena lahan ini memang milik provinsi. Kita sudah bersurat untuk bisa lahan itu dihibahkan. Lahan itu nantinya untuk sekolah rakyat SD dan SMP," katanya.
Saat ini, sekolah rakyat Palembang memang baru untuk tingkat SMA dengan siswa yang diterima sudah melalui tahap seleksi dan pendataan. Nanti seluruh siswa yang terdata di sekolah rakyat akan menginap di asrama masing-masing putra dan putri.
