Padang, IDN Times - Pemerintah Kota Padang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih belum membahas soal efisiensi anggaran yang diperintahkan oleh pemerintah pusat.
"Belum, belum ada pembahasannya. Kan perlu dihitung dulu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," kata anggota DPRD Kota Padang, Mulyadi saat dihubungi IDN Times, Selasa (11/2/2025).
Menurutnya, efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut harus diikuti oleh pemerintah daerah.
Mulyadi mengungkapkan, pembahasan efisiensi anggaran tersebut belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Berkemungkinan akan mulai dibahas pada awal Maret 2025 mendatang.
"Kemungkinan setelah Wali Kota baru dilantik nanti. Pelantikannya kan tanggal 20, kemungkinan dibahas awal Maret," katanya.
Menurutnya, setelah tim TAPD melakukan penghitungan anggaran nantinya akan langsung dibahas oleh Pemkot Padang bersama DPRD.
Sementara, Pj Wali Kota Padang, Andree Algamar beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa Pemkot Padang akan tegak lurus sesuai dengan perintah pusat.
"Tidak boleh melenceng. Harus sesuai dengan printah pusat soal efisiensi anggaran ini," katanya.
Menurutnya, efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tersebut memiliki maksud yang baik dan Pemkot Padang akan melakukan langkah-langkah untuk menghitung ulang anggaran yang dibutuhkan.
Selain melakukan efisiensi anggaran, Andree mengungkapkan bahwa Pemko Padang juga siap untuk melakukan penghematan listrik dan BBM.
"Pokoknya semua instruksi dari pusat akan kami laksanakan. Seperti AC hanya digunakan saat jam dinas dan temperaturnya tidak boleh terlalu dingin," katanya.
Selain itu, pihaknya juga akan membahas soal Work From Home yang kemungkinan akan dilakukan untuk pegawai di jajaran Pemko Padang.