Pemuda Batak Sebut 130 Pengacara Mengawal Kasus Brigadir J
Jambi, IDN Times - Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Batak Bersatu (DPP PBB) mendesak pemerintahan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo turun tangan mengawal kasus dugaan pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Meski sudah ada tim pencari fakta dan tim independen dalam upaya penyidikan, pihaknya berharap keadilan dapat terungkap ke publik.
"Jangan ada ditutup-tutupi. Kita mendorong keadilan dan transparansi dari penyelesaian kasus ini. Kasus ini menyangkut nama baik institusi, dan sedang diuji untuk mengungkap fakta agar nama Polri terjaga dengan baik," ungkap Ketua DPP PBB, Lambok F Sihombing kepada IDN Times, Rabu (20/7/2022).
1. Sebanyak 130 pengacara mengawal kasus ini
Menurut Lambok, kedatangannya menemui pihak keluarga sebagai bentuk solidaritas sesama warga batak. Pihaknya berjanji akan mengawal kasus ini sehingga keluarga mendapatkan keadilan.
"Di pusat (Jakarta) kita bersama sekitar 130 penasihat hukum turut mengawal kasus ini. Apalagi sudah ada instruksi dari Presiden yang meminta kasus ini diungkap," ungkap dia.
2. Keluarga minta hukum ditegakan
Perwakilan keluarga, Ferdy Marsel Kesek menyatakan, pihaknya melakukan pengawasan terhadap kasus yang menimpa Brigadir J. Melalui kuasa hukum di Jakarta, mereka berharap hukum dapat tegak meski pelakunya diduga memiliki jabatan tinggi.
"Kita sebagai masyarakat dan keluarga akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Siapa di balik pembunuhan ini harus terungkap," jelas dia.
3. Presiden diminta turut mengawasi agar hukum berimbang
Tak sampai di sana, Ferdy mengatakan jika Presiden Jokowi secara gamblang sudah meminta institusi Polri menuntaskan kasus ini, agar masyarakat tak kunjung curiga dengan intrik di dalam institusi tersebut.
"Kita ingin Presiden yang mulia mengawasi proses hukum agar proses berimbang," tutup dia.
