Rakernas Apeksi di Padang Bahas Rencana Penghapusan Honorer
Padang, IDN Times - Kebijakan penghapusan tenaga honorer yang tercantum dalam PP nomor 49 rahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menjadi isu utama yang diangkat saat Rapat Kerja Nasional ke-XV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Rakernas Apeksi) di Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Senin (8/9/2022).
“Masalah honorer ini tanggung jawab bersama dan tidak bisa dibebankan kepada Pemerintah Kota saja. Di sini, kita akan bicarakan itu semua. Tema Rakernas Apeksi ini tentang pemulihan ekonomi, tapi aspeknya banyak,” kata Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Bima Arya Sugianto, Senin (8/8/2022).
1. Wali Kota punya beban dan tantangan yang sangat berat
Bima Arya menyebutkan, semua Wali Kota memiliki beban dan tantangan yang sangat berat. Mereka dihadapkan beragam tantangan seperti melakukan reformasi birokrasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Kami diminta untuk memangkas karyawan. Staf honorer kami dipangkas, jabatan fungsional diminta diterapkan, lalu kami diminta meningkatkan komponen penggunaan di dalam negeri. Belum lagi ada tahapan Pilkada yang anggaran belanja dicicil untuk membiayainya," ujarnya.
2. Berpotensi kehilangan pendapatan
Menurut Bima Arya, jika pemerintah pusat tidak serius dan tidak memiliki komitmen yang sama dengan Wako atau peraturan turunannya tidak tepat, maka yang akan dirugikan adalah daerah. Setiap daerah berpotensi kehilangan pendapatan bahkan kewalahan merespon aduan dari masyarakat.
“Kita siap fight untuk menunaikan tugas, tapi kami minta pemerintah pusat bersama-sama. Jangan kita yang ada di depan, pemerintah pusatnya tidak komitmen,” ujarnya.
3. Masih ada Kementerian yang tidak berjuang
Bima Arya menilai, ada Kementerian yang sejalan dengan pemerintah daerah meski ada beberapa di antaranya belum sejalan dan fight, terutama perihal melahirkan peraturan turunan. Ia meminta kepada seluruh Kementerian agar bersama dengan pemerintah kota mengamankan itu semua.
“Jadi tugas yang berat ini menurut saya harus diselesaikan bersama-sama. Masalah honorer ini tanggung jawab bersama, tidak bisa dibebankan kepada pemerintah kota saja. Kita akan bicarakan itu di sini,” tutup Bima Arya.
