DPR RI Dukung Pembangunan Jalur Kereta Luar Jawa, Termasuk Sumatra
- Pembangunan jalur kereta di luar Jawa mendapat dukungan dari DPR RI, termasuk perlintasan jalur di Trans Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.
- Biaya pembangunan rel kereta api diperkirakan Rp40 miliar per kilometer dengan total kebutuhan dana untuk menyelesaikan proyek Trans Sumatra sekitar Rp52 triliun.
- Rencana pembangunan jalur kereta api di Aceh juga mendapat desakan pembangunan segera demi memilki infrastruktur pelabuhan yang terintegerasi dengan kawasan industri.
Palembang, IDN Times - Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono turut mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana membangun jaringan kereta api di luar Pulau Jawa, termasuk perlintasan jalur di Trans Sumatra.
Menurutnya, kebijakan yang direncanakan pemimpin Tanah Air itu sangat penting untuk memperkuat sistem angkutan logistik, distribusi hasil sumber daya alam, serta angkutan massal penumpang.
1. Jaringan jalur kereta api di Sumatra sudah dibangun 2.200 kilometer
Strategi pembangunan jalur kereta di luar Jawa, katanya, sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke berbagai wilayah Indonesia. Apalagi rencana kehadiran jaringan kereta api tersebut fokus di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi dengan total panjang rel mencapai sekitar 7.300 kilometer.
"Sebagai contoh, di Sumatra sudah dibangun sekitar 2.200 kilometer jalur rel yang digunakan untuk transportasi publik dan logistik massal. Konsep ini sebenarnya sudah mengarah pada sistem kereta Trans Sumatra," jelasnya dalam keterangan rilis yang diterima, Rabu (5/11/2025).
Dia berharap, pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan dapat melanjutkan kembali pembangunan sistem rel konvensional di luar Jawa sebagai salah satu prioritas nasional.
"Saya berharap pemerintah bisa mempertimbangkan pembangunan rel kereta api konvensional di Sumatra yang belum terealisasi sepanjang sekitar 1.300 kilometer, untuk menyambungkan jalur Trans Sumatra dari Lampung hingga Aceh," kata dia.
2. Penyelesaian proyek trans Sumatra diperkirakan gunakan dana Rp52 triliun
Bambang menyampaikan, jika biaya pembangunan rel kereta api diperkirakan Rp40 miliar per kilometer, maka total kebutuhan dana untuk menyelesaikan proyek Trans Sumatra sekitar Rp52 triliun.
"Modal sebesar itu, Indonesia sudah bisa memiliki jaringan kereta api Trans Sumatra yang strategis bagi konektivitas logistik nasional," jelas pria yang akrab disapa BHS itu.
BHS menambahkan, pemerintah pun bisa mengadakan tambahan 100 rangkaian kereta api (Rolling-Stock) dengan harga sekitar Rp100 miliar per rangkaian atau total sekitar 10 triliun rupiah. Nominal itu mendukung rangkaian kereta api terdiri dari kereta penumpang kapasitas 10 gerbong termasuk lokomotif.
"Serta sebagian bisa digunakan untuk kereta barang (logistik) dengan rangkaian 30 gerbong kereta barang, beserta lokomotifnya per rangkaian. Ini bisa membuat kereta api konvensional mampu memindahkan jutaan penumpang tiap tahun serta seluruh logistik sumber daya alam (SDA) maupun Agriculture yang jumlahnya miliaran ton logistik per tahunnya dari hasil Sumatra," jelas dia.
3. Dana diprediksi tak lebih dari Rp200 triliun untuk pembangunan jalur kereta
Sementara katanya, terkait rencana di Trans Sulawesi sepanjang 1750 kilometer dengan biaya kilometer panjang rel tidak lebih dari Rp60 triliun. Dia menilai, manfaatnya berdampak besar bagi ekonomi sekitar dengan angka yang tidak terlalu besar.
Bambang menilai, ekonomi di Sulawesi nanti diprediksi bisa berkembang pesat dengan adanya logistik sumber daya alam seperti agrikultur dalam jumlah miliaran ton dan penumpang jutaan per tahun dapat diangkut oleh transportasi massal kereta api di sana.
"Biaya yang tidak lebih dari Rp200 triliun, Trans Sumatera dan Trans Sulawesi dapat terealisasi untuk membangun ekonomi di sekitar 10 provinsi di Sumatra dan 6 Provinsi di Sulawesi, sehingga pertumbuhan ekonomi menggeliat dan akan terjadi pemerataan ekonomi dari adanya transportasi publik," jelas dia.
Kemudian lanjutnya, soal pembangunan sistem kereta api di Aceh, Bambang kuat mendesak pembangunan segera demi memilki infrastruktur pelabuhan yang terintegerasi dengan kawasan industri.
"Ini juga untuk berkompetisi dengan Singapura dan Malaysia yang sudah menguasai sebagian besar logistik di Selat Malaka dan Selat Sunda sebagai ALKI," kata Bambang.
