Demonstran Datangi Kantor Gubernur Sumsel Bahas Masalah Tambang
Palembang, IDN Times - Aksi demonstrasi kembali dilaksanakan di Kantor Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel). Demonstran menuntut daerah bereaksi terhadap Inspektur Tambang yang bertugas mengawasi tambang di Sumsel.
Menurut massa yang hadir di Kantor Gubernur Sumsel, Inspektur Tambang yang ada saat ini dianggap lalai dan lemah untuk membina dan mengawasi aktivitas pertambangan.
"kami mendesak Gubernur Herman Deru, Pemprov Sumsel melalui Dinas ESDM untuk menyurati Kementerian agar mengevaluasi kinerja seluruh iInspektur Tambang di Sumsel, sekaligus mengganti Koordinator Inspektur Tambang yang tidak kompeten," ungkap Kevin sebagai koordinator aksi, Senin (1/8/2022).
1. Masih banyak kecelakaan tambang di Sumsel
Sejumlah perusahaan tambang dianggap telah melakukan beragam pelanggaran. Mulai dari perusakan lingkungan, hingga tak bisa menekan perusahaan yang kerap membiarkan kecelakaan tambang.
"Jangan sampai aktivitas tambang yang bermasalah terus dibiarkan. Kondisi ini akan menimbulkan masalah ke depan," ujar dia.
2. Kawali ancam demo ke Kementerian ESDM
Ketua Kawali Sumsel, Chandra Anugerah menyebutkan, struktur organisasi penawaran tambang baik di Sumsel maupun pusat sama-sama bermasalah. Penunjukan Direktur Teknik dan Lingkungan Dirjen Minerba selaku Kepala Inspektur Tambang (KaIT) se-Indonesia, dianggap tak berkompeten karena tak memiliki pengalaman sebagai Inspektur Tambang.
Penunjukkan orang yang tidak kompeten di tingkat pusat sampai daerah, menurut Kawali Sumsel berakibat fatal sehingga sering terjadi kelalaian dan lemahnya pembinaan maupun pengawasan pertambangan di Sumsel.
"Hal inilah yang menurut kami menjadi muara dari sengkarut permasalahan dalam aktivitas pertambangan di Sumsel," jelas dia.
Massa Kawali mengancam akan menggelar aksi demonstrasi serupa di Gedung Kementerian ESDM di Jakarta dalam waktu dekat.
3. Daerah tak tahu berapa batu bara yang keluar Sumsel
Menjawab demonstrasi hari ini, Kepala Dinas ESDM Sumsel, Hendriansyah, membenarkan jika wewenang pembinaan dan pengawasan tambang berada di pemerintah pusat. Kementerian ESDM menugaskan beberapa Inspektur Tambang yang memiliki tanggung jawab langsung ke pusat.
"Apakah Pemprov Sumsel bisa meminta perubahan kewenangan? Bisa saja. Polanya yang akan diterjemahkan seperti apa, mudah-mudahan pusat akan memahami," jelas dia.
Hendriansyah menyebut, selama ini Pemprov Sumsel telah menyurati Kementerian ESDM sejak 2020 terkait pembinaan dan pengawasan tambang batu bara. Ke depan, pihaknya berharap tidak ada insiden kecelakaan tambang dan kerusakan lingkungan lagi.
"Kita akan minta pendelegasian kewenangan untuk membantu pembinaan dan pengawasan. Jangan sampai Sumsel tidak tahu batu bara yang keluar berapa banyak," tegas Hendriansyah.
