Askolani Tegaskan Tegal Binangun Masuk Kawasan Banyuasin

2. Pemkab berusaha lengkapi sarana pelayanan di Tegal Binangun

Bila masyarakat di kawasan Tegal Binangun berkeinginan pindah menjadi warga Palembang, Pemkab Banyuasin kata Askolani tidak bisa menghalangi karena itu hak seseorang.

"Negara kita negara hukum, konsekuensinya pasti ada bila Pemerintah Kota Palembang melanggar apa yang telah diatur dalam UU. Bila sengaja membuatkan dokumen negara, Pemkab Banyuasin juga bisa melakukan upaya hukum seperti pidana dan perdata. Karena semuanya sudah diatur dalam UU," tegas Askolani.

Menurut Askolani, Pemkab Banyuasin sudah berupaya untuk melengkapi fasilitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Mulai dari pelayanan satu atap di OPI Mall hingga kantor Kelurahan Jakabaring Selatan dan Puskesmas.

3. Pemkot Palembang tak bisa keluarkan dokumen di wilayah Banyuasin

Bila ada yang masih dianggap kurang, Askolani mengaku siap menambahkan fasilitas bagi masyarakat demi pelayanan yang baik dan maksimal.

"Secara UU sudah jelas, karena teritorialnya masuk wilayah Kabupaten Banyuasin. Jadi Pemerintah Kota Palembang tidak dapat mengeluarkan dokumen negara di wilayah Banyuasin. Tetapi kalau mau memberikan warga bantuan silahkan saja, karena, sudah sesuai UU yang ada sekarang ini," ungkapnya.