TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Sumsel

Pembahasan APBD 2020 Alot, Ini Kata Gubernur dan Ketua DPRD Sumsel 

Mendekati batas waktu 30 November pembahasan belum kelar

Gubernur Sumsel Herman Deru (IDN Times/Rangga Erfizal)
Verified
Rangga Erfizal

Palembang, IDN Times -Pembahasan ABPD Provinsi Sumsel Tahun 2020 yang masih digodok Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Sumsel hingga mendekati akhir tahun ini belum juga rampung.

Bahkan, suasana pembahasan bersama Banggar DPRD dan TAPD Sumsel tentang kenaikan gaji, dana aspirasi hingga dana hibah sempat memanas. Pihak eksekutif dan legislatif, sama-sama punya argumen masing-masing. 

Menanggapi hal itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru membatah, kalau Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020, terkendala akibat penolakan atas kenaikan gaji dan dana aspirasi yang tidak disetujuinya.

"Selama normatif dan sesuai kebutuhan serta harga saat ini, saya akan kabulkan," ujar Herman Deru, Jumat (29/11).

1. Deru klaim penyerahan terkendala hari libur sabtu-minggu

Gubernur Sumsel, Herman Deru (IDN Times/Rangga Erfizal)

Dalam rapat bersama Banggar DPRD tiga hari lalu, berhembus kabar bila Pemprov Sumsel sempat terlambat dalam mengirimkan laporan KUA PPAS 2020 kepada DPRD Sumsel. Namun, ungkap Herman Deru, penyerahan itu sebenarnya sesuai dengan tenggat waktu, hanya saja ada rentang waktu libur.

"Penyerahan dari Pemprov Sumsel tanggal 1 November, itu kan ada waktu liburnya. Makanya baru terima sekitar tanggal 4 November, 31 Oktober (KUA PPAS 2020) sudah diterima sekwan (sekretaris dewan)," ungkap dia.

Baca Juga: Herman Deru: Masyarakat Sumsel Tak Dapatkan Sesuai yang Seharusnya  

2. Herman Deru pastikan gaji ASN dibayar negara, bukan Gubernur atau DPRD Sumsel

Herman Deru nilai APBN itu untuk kesejahteraan masyarakat (IDN Times/Rangga Erfizal)

Herman Deru menjelaskan, sesuai batas waktu pengesahan KUA PPAS 2020 pada 30 November mendatang, pihaknya sudah melaporkan ke Kementerian dalam negeri (Kemendagri) bahwa tidak ada keterlambatan penyerahan dari eksekutif.

"Yang dilihat itu runtut proses awalnya. Jadi itu tidak masalah," jelas dia.

Mantan Bupati OKU Timur dua periode itu melanjutkan, bila ada isu yang berkembang soal keterlambatan pengesahan APBD berdampak pada terlambatnya gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), itu tidak mendasar. Karena ASN seperti halnya TNI dan Polri, sudah diatur oleh dana APBN.

"ASN Pemprov Sumsel sama seperti anggota TNI dan Polri. Mereka di gaji oleh negara. Bukan di gaji oleh Gubernur. Bukan juga DPRD. Negara yang gaji. Jadi hak ASN pasti akan dipenuhi," tegas dia.

Topik:
Gubernur Sumsel
Herman Deru
Pemprov Sumsel
Ketua DPRD
apbd
Berita Terkini Lainnya

Nama Sekda Sumsel Masuk ke Dalam Daftar Usulan Pj Gubernur 

Longsor di Kuburan Suku Koto Ana Padang, Muncul Jenazah Terbalut Kafan

Bandar Arisan Pukul Member Pakai Palu karena Kesal Sering Ditagih

Banjir Kepung Kota Padang, 12 Kecamatan Masih Terendam Air

Tak Terima Getah Karet Sering Dicuri, Warga PALI Ini Bunuh Tetangganya

Warga Banyuasin Tangkap Buaya Muara Sepanjang 3,65 Meter dari Parit

Sindikat Penimbun BBM Modus Gunakan MyPertamina

5 Anggota Polsek Ulu Musi Empat Lawang Diserang Saat Patroli

Pelatih Paskibra Cabuli 5 Murid, Rencana Menikah Pun Batal

Influencer Lina Mukherjee Menangis karena Pertama Kali Dipenjara