TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pelantikan Pjs Bupati, 3 Daerah di Sumsel Masuk Peta Rawan Konflik

Gubernur: Petahana jangan menggunakan fasilitas negara!

Gubernur Sumsel, Herman Deru (IDN Times/Rangga Erfizal)

Palembang, IDN Times - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru mewanti kepada setiap pejabat sementara (pjs) bupati di lima daerah untuk menjaga kondusifitas wilayah pilkada. Sumsel sebagai wilayah zero conflict diharapkan Deru dapat terus terjaga selama Pilkada berlangsung.

"Sesuai ketentuan berlaku pjs harus menjaga kondisi daerah harus bebas konflik, ras dan persoalan konflik lain. Lalu untuk tata pemerintahan tetap harus berjalan sebagaimana mestinya," ungkap Herman Deru, usai pelantikan Di Griya Agung Palembang, Sabtu (26/9/2020).

Baca Juga: Gubernur Sumsel Kantongi Lima Nama Pjs Bupati

1. Ada tiga wilayah rawan dalam Pilkada Sumsel 2020

Gubernur Sumsel, Herman Deru (IDN Times/Rangga Erfizal)

Dalam Pilkada Serentak 2020 di tujuh kabupaten di Sumsel, Polda Sumsel mengantisipasi tiga wilayah rawan, yakni, OKU Selatan, OKU dan Muratara.

Dua wilayah OKU dianggap rawan karena akan menghadapi kotak kosong. Sedangkan Muratara memiliki catatan sebagai wilayah rawan konflik.

"Tetap saya bersama Kapolda Sumsel, dan Forkompinda akan mewanti pelaksanaan pilkada agar damai dari potensi kerawanan," jelas dia.

2. Pjs diminta jaga netralitas hingga pilkada berlalu

Seorang pekerja tengah merampungkan pengerjaan kotak suara Pemilu 2019 di Gudang eks Bandara Polonia, Medan (IDN Times/Prayugo Utomo)

Dalam arahan terhadap lima pjs bupati, Deru juga meminta untuk menjaga nama baik dirinya agar pjs yang telah ditunjuk tidak terlibat dalam politik. Pjs harus memastikan netralitas ASN di lingkungannya agar pilkada dapat berlaku jujur dan adil dan tidak merubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari bupati definitif.

"Jangan ada mutasi kecuali ada pelanggaran yang prinsipil. Pjs tidak boleh berpolitik. Dia harus menjaga kedamaian, menjaga netralitas," beber dia.

Terakhir, terhadap kepala daerah yang cuti Deru meminta mereka menanggalkan semua fasilitas negara. Dirinya mengingatkan jika kampanye politik petahana dilarang membawa semua fasilitas.

"Petahana jangan menggunakan fasilitas negara, jangan coba-coba. Pjs akan saya minta mengawasi," jelas dia.

Baca Juga: Aspedi Sumsel: Bisnis Usaha Dekorasi Sudah 7 Bulan Mati Suri

Berita Terkini Lainnya