TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Sumsel

KemenPUPR & Dinas PUPR Sumsel Klaim Entaskan 1.313 Ha Kawasan Kumuh 

Sejak 2016 hingga 2019 dan menyisakan 500 Ha lagi

Pengentasan wilayah kumuh di Sumsel difokuskan di 7 Kabupaten/kota (IDN Times/Rangga Erfizal)
Verified
Rangga Erfizal

Palembang, IDN Times -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) bersama Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Sumsel mengklaim, telah mengentaskan sekitar 1.313 hektare kawasan kumuh mulai 2016 hingga 2019 ini.  

"Secara keseluruhan Wilayah kumuh di Sumsel pada tahun 2016 ada sekitar 1.887 hektare. Hingga sekarang dari 2016 itu, sudah kita tangani sebanyak1.313 hektare dan menyisakan sekitar 500 hektare lebih. Ke depan berharap target 2019, kawasan kumuh bisa teratasi," ungkap Tim Leader Operasi Consultant 4, Kemenpupr, Khoironi, usai Lokakarya Kota tanpa kumuh (Kotaku), Rabu (6/11).

1. 7 kabupaten/kota yang mendapat prioritas pengentasan kawasan kumuh

7 kabupaten menjadi fokus pengentasan wilayah kumuh (IDN Times/Rangga Erfizal)

Khoironi mengatakan, program Kotaku ini sekarang masih memprioritaskan pada 7 kabupaten/kota, seperti Palembang, Pagaralam, Prabumulih, Lubuk Linggau, OKI, OKU, dan Muara Enim. Dengan harapan, kebijakan strategis untuk mengentaskan wilayah kumuh ini ke depannya dapat berjalan dengan baik.

"Kita harap  kabupaten/kota dapat memahami kebijakan ke depan, dan memahami kebijakan strategis pemerintah daerah di kawasan kumuh ini. Serta langkah kebijakan konkret," kata dia.

Baca Juga: Kemensos Segera Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial di Sumsel 

2. ciri dan indikator kawasan kumuh yang ditangani Kemenpupr

Lokakarya Kota tanpa kumuh (IDN Times/Rangga Erfizal)

Khoironi melanjutkan, indikator wilayah kumuh yang mendapat perhatian ini bisa dilihat dari bagaimana kondisi jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah dan proteksi kebakaran dan ruang terbuka hijau/publik dan drainase lingkungan dan perumahan tidak layak huni.

"Kalau tidak memenuhi standar yang ada, maka masuk dalam kawasan kumuh yang akan dilakukan perbaikan," ujar dia.

Untuk wilayah Palembang, pemerintah sudah menyalurkan bantuan pemerintah untuk masyarakat (BPM) ke 48 kelurahan, seperti pembangunan jalan dan infrastruktur. Tahun ini anggaran BPM sudah turun untuk Kota Palembang sudah mencapai 70 persen dan pengerjaan fisik 68 persen.

"Pada minggu ini kita akan mencairkan 30 persen lagi. Sebelum akhir tahun katakan di minggu pertama Desember, fisik sudah 100 persen dan minggu ke tiga perizinan sudah 100 persen," kata Khoirani.

Topik:
Sumsel
Pemprov Sumsel
pupr
kumuh
Berita Terkini Lainnya

Duel Pemuda Berujung 1 Tewas, Pelaku Lompat ke Sungai Musi

287 Senjata Tradisional Nusantara Dipamerkan di Museum Negeri Sumsel

Konten Lina Mukherjee Dorong Anak-anak Pengin Makan Babi

Perumnas Berencana Ubah Rusun 26 Ilir Palembang Jadi Apartemen

Usai Diperkosa Ayah Tiri, Remaja di OKU Nyaris Dibunuh dengan Parang

Lina Mukherjee Didakwa Timbulkan Perpecahan Gegara Konten Makan Babi

Terdakwa Lina Mukherjee Menangis Kangen Keluarga di Jakarta

Kuasa Hukum Tak Hadir, Hakim Tawarkan Pendamping Lina Mukherjee

Srikandi PP Demo Pengadilan Minta Lina Mukherjee Dituntut Maksimal

Bocah SMP di Palembang Dibawa ke RS, Ternyata Dibegal Pacar