TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN
Home News Sumsel

Buruh Sumsel Unjuk Rasa, Minta Kenaikan UMK 5,1 Persen!

Gugatan di PTUN masih berproses

Demonstrasi serikat buruh di Kantor Gubernur Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)
Verified
Rangga Erfizal

Palembang, IDN Times - Ratusan buruh berkumpul dan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel). Massa buruh tergabung dalam aliansi serikat buruh menuntut adanya kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) agar daya beli buruh turut membaik.

"Harapan kita ada kenaikan 5,1 persen sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Karena dengan tidak adanya kenaikan upah daya beli buruh menjadi berkurang serta harga kebutuhan pokok meningkat," ungkap Ketua Federasi Serikat Buruh Niaga Informatika Keuangan Perbankan dan Aneka Industri (FSB Nirkeuba) Hermawan, Rabu (15/6/2022).

1. Buruh lakukan gugatan ke PTUN

Demonstrasi serikat buruh di Kantor Gubernur Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)

Menurutnya, para buruh saat ini menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menggugat keputusan pusat dan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 para buruh harus menerima kenyataan tak ada kenaikan upah di tahun 2022.

"Kita susah, kebijakan UMK ini diatur PP 36 yang mengatur tak ada kenaikan. Kita gugat ke PTUN agar SK UMK dibatalkan," ujar dia.

Hermawan menerangkan, ada lima daerah di Sumsel yang menggugat kebijakan UMK. Keenam daerah adalah Palembang, Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas dan OKU Timur. Gugatan tersebut saat ini masih berproses di pengadilan. "Tiga bulan lalu sudah kita gugat. Sudah tahap penyidikan dan persidangan," jelas dia.

Hermawan juga menerangkan, tak puas dengan aksi demonstrasi hari ini lantaran tak bertemu dengan Gubernur Sumsel Herman Deru. Menurutnya apa yang dituntut para buruh hari ini harus didengar langsung pemimpin daerah agar pemimpin ikut merasakan keresahan masyarakat di bawah.

"Kami mengancam akan datang dengan massa yang lebih banyak dalam beberapa waktu ke depan. Kita ingin bertemu langsung dan menyampaikan permintaan agar SK tentang UMK yang ditandatangani gubernur dicabut," jelas dia.

2. Disnaker minta buruh bersabar tunggu putusan PTUN

Demonstrasi serikat buruh di Kantor Gubernur Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel Koimudin menjelaskan, tuntutan pekerja lewat gugatan PTUN saat ini diproses secara hukum. Pihaknya pun mengimbau para buruh untuk bersabar menunggu hasil putusan sidang.

"Kita tunggu saja keputusan, apakah disetujui atau ditolak," ujar dia.

Pemprov Sumsel turut digugat ke PTUN lantaran menandatangani Surat Keputusan UMK 2022. Dalam SK tersebut beberapa wilayah di Sumsel tidak menaikan UMK sesuai keputusan PP 36.

"SK yang ditandatangani oleh gubernur ini merupakan rekomendasi dari bupati dan walikota. Daerah melakukan kajian, dan gubernur mengeluarkan SK sesuai keputusan UU," jelas dia.

Baca Juga: Buruh Datangi Kantor Gubernur Sumsel: Tuntut Kejelasan JHT dan Upah

Topik:
Sumsel
unjuk rasa
buruh
Keep me on Trend
Berita Terkini Lainnya

Mantan Kades di Banyuasin Tilap Dana Desa Demi Hidupi Istri Muda

Truk Bermuatan Ikan Terjun ke Sungai, Sopir dan 2 Penumpang Tewas

Lansia 66 Tahun di Palembang Bawa Ribuan Butir Pil Ekstasi

Alasan Administrasi Tak Tuntas, Pemilihan Rektor Unsri Diundur

Ditolak Menginap di Hotel, Pemuda Muba Curi Handphone Kenalan Baru

KAI Beri Sanksi Penumpang Tak Turun Sesuai Tiket Perjalanan

Batal Tuan Rumah Piala Dunia U-17, PSSI Sumsel: Persiapan Sia-Sia

Survei Menyebut Prabowo Subianto Favorit di Ranah Minang 

Piala Dunia U-17 Bakal Batal di Palembang, Deru Coba Lobi PSSI 

Bocah 1 SD Tewas di Kamar, Diduga Dibunuh Ibu Kandung ODGJ