Bupati OKU Johan Anuar Ajukan Keluar Rutan Demi Pelantikan

2. Pengadilan izinkan JA keluar Rutan

Juru Bicara Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus Sumatra Selatan (Sumsel), Abu Hanifah mengatakan, Johan Anuar tetap mendapatkan haknya untuk dilantik sebagai Wabup OKU terpilih. Pengadilan dipastikan menyiapkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

"Dia berhak untuk dihadirkan dalam pelantikan. Namun sejauh ini kita belum menerima suratnya. Kalau suratnya datang dengan dilengkapi izin dan dokumen menghadiri pelantikan, kita akan berikan izin sesuai Undang-Undang," jelas Abu.

Dalam kasus tersebut, proses hukumnya kata Abu masih berjalan. Johan Anuar memiliki hak sama seperti pimpinan daerah lain yang akan dilantik. Hanya saja, statusnya sebagai kepala daerah terpilih hanya dalam hitungan menit. Sebab usai dilantik, Johan Anuar harus kembali ke rutan dan statusnya nonaktif sebagai Wabup.

"Selesai dilantik terdakwa langsung nonaktif hari itu dari jabatannya sebagai Wabup. Ketika terbukti bersalah atau dalam prosesnya inkrah, maka statusnya diberhentikan," ungkap Abu.

3. JA jadi terdakwa pertama yang dilantik di luar rutan

JPU KPK Asri Irwan usai sidang pemeriksaan saksi menerangkan, sejauh ini lembaga antirasuah belum menerima jadwal pelantikan. Mereka menyerahkan semua proses izin pelantikan Johan Anuar kepada PN Palembang.

Menurutnya, jarang ada kepala daerah yang menjadi terdakwa ingin mengikuti proses pelantikan. Kalau Johan Bersedia dilantik, maka dirinya menjadi kepala daerah pertama yang bersedia dilantik di luar dengan status terdakwa.

"Sudah sering kejadian begini, tapi rata-rata semuanya dilantik di rutan karena mereka malu dilantik akibat kasusnya," ujar dia.