Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Palembang, IDN Times - Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus Sumatra Selatan (Sumsel) menunda sidang perdana kasus korupsi Bupati Muara Enim non aktif, Juarsah, karena ia belum menandatangani surat kuasa penasihat hukum yang akan mendampinginya dalam perkara ini.
"Saya memohon dengan sangat kepada majelis hakim supaya dipindahkan ke rutan di Palembang terlebih dahulu," ujar Juarsah saat sidang perdana, Kamis (1/7/2021).
Baca Juga: KPK Serahkan Berkas Perkara Bupati Muara Enim Non Aktif
1. Juarsah masih tahanan di Rutan KPK
Sidang perdana Bupati Muara Enim Juarsah ditunda (IDN Times/istimewa) Juarsah masih dititipkan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kavling C1. Ia meminta segera dipindahkan ke Rutan Pakjo oleh Pengadilan Negeri Palembang, agar segera dapat berkomunikasi dengan kuasa hukum yang dipilihnya.
"Saya ini orang Palembang Pak hakim, keluarga saya juga banyak di Palembang. Tim kuasa hukum saya juga di Palembang. Saya mohon dengan segala kerendahan hati agar dipindahkan ke Palembang supaya bisa memudahkan proses persidangan yang akan saya jalani ini," beber dia.
2. Juarsah masih ditahan di Jakarta karena pandemik
Juarsah saat memberikan kesaksian korupsi di dinas PUPR Muara Enim (IDN Times/Rangga Erfizal) Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK RI, Agung Satrio menjelaskan, proses pemindahan tersangka ke Palembang sudah bukan wewenang pihaknya. KPK menyerahkan semua permintaan terdakwa ke Pengadilan Tipikor Palembang.
"Karena penetapan sudah ada di hakim, maka kami menyerahkan sepenuhnya pada majelis. Tentunya dengan memperhatikan kondisi yang ada bahwa pandemik sudah dalam kondisi mengkhawatirkan. Makanya kita harus memperhatikan keselamatan terdakwa dan pihak-pihak yang akan menemaninya ke Palembang," jelas dia.
3. Protokoler KPK sangat ketat
Juarsah dan saksi lain saat disumpah (IDN Times/Rangga Erfizal) Calon penasihat hukum Juarsah, Saipudin Zahri mengatakan, selama ini pihaknya kesulitan untuk bertemu dengan Juarsah. Protokoler tahanan KPK yang ketat saat pandemik COVID-19 mengakibatkan pihaknya sulit berkoordinasi dengan Juarsah untuk membahas proses hukum.
"Tadi majelis hakim telah memfasilitasi agar dapat berkoordinasi langsung dengan pihak jaksa KPK. Tapi jawaban dari mereka (KPK) agar surat kuasa itu dapat dititipkan saja, jelas kami menolak," ujar dia.
Menurut Saipudin, penitipan surat kuasa menyalahi aturan. Seharusnya kuasa hukum dan terdakwa dapat bertemu langsung dalam proses penandatanganan dan pendampingan.
"Terkait permohonan yang bersangkutan (Juarsah) untuk dipindahkan ke Palembang, kita belum bisa berkomentar karena surat kuasa kepada kami juga belum ada," ungkap dia.
Baca Juga: Plt Kadis PUPR Muara Enim Minta Fee Samsung Note 10
