Polda Sumsel Dalami Dugaan Kredit Fiktif Bank BRI Rp90 Miliar

Listyono mengungkapkan praktik dugaan korupsi yang dilakukan para tersangka terjadi pada 2022 hingga 2023. Saat itu, 10 debitur mengajukan pencairan dengan melampirkan dokumen proyek yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Pencairan kredit dilakukan menggunakan sejumlah perusahaan dengan dukungan dokumen pekerjaan yang diduga fiktif atau tidak sesuai fakta di lapangan," jelasnya.

Listyono mengatakan, 15 tersangka yang ditetapkan terdiri dari direktur sejumlah perusahaan, pegawai BRI, serta pihak yang diduga berperan membuat dokumen pendukung kredit. Tiga tersangka berinisial YAW, EY, dan MZD telah ditahan, sedangkan sisanya masih menjalani proses pemeriksaan.

Dari hasil penyidikan, polisi menemukan dugaan pemalsuan dokumen sebagai syarat pencairan kredit, seperti kontrak pekerjaan, surat pesanan, invoice, berita acara serah terima pekerjaan (BAST), dan dokumen pendukung lainnya.

"Sejauh ini sudah 48 saksi yang terdiri dari pihak perbankan, perusahaan, ahli dari OJK serta akademisi bidang hukum untuk dimintai keterangan," jelasnya.

Selain menetapkan tersangka, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen kontrak harga satuan, surat pesanan, invoice, BAST, kuitansi, standar operasional prosedur pemberian kredit, hingga hasil audit yang menjadi bagian dari alat pembuktian.

"Penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa pidana serta memastikan setiap pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku," ujar Listyono.

Sementara itu, Pemimpin BRI Cabang Palembang A. Rivai, Agus Herman Pribadi, menyatakan pihaknya mendukung penuh proses hukum yang sedang dilakukan Polda Sumsel. Menurutnya, BRI merupakan pihak yang turut mengalami kerugian, baik secara finansial maupun dari sisi reputasi perusahaan.

"BRI menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung dan mengapresiasi langkah kepolisian dalam mengusut perkara ini," jelasnya.