Peremajaan Mandiri Tak Realistis, Petani Karet Sumsel Terjepit Kondisi
- Biaya peremajaan karet di Sumsel mencapai Rp25–40 juta per hektare, membuat petani kecil kesulitan karena penghasilan dari kebun tua hanya sekitar Rp1–2 juta per bulan.
- Masa tunggu 5–6 tahun sebelum karet bisa disadap membuat petani enggan replanting mandiri, apalagi tanpa dukungan dana APBD dan akses kredit yang memadai.
- Keterbatasan biaya, penyakit tanaman, serta harga karet rendah mendorong sebagian petani beralih ke sawit; pemerintah diminta hadir dengan subsidi dan bantuan selama masa tanam belum menghasilkan.
Palembang, IDN Times - Dorongan replanting atau peremajaan karet rakyat secara mandiri di Sumsel, dinilai belum realistis dilakukan secara luas. Tingginya biaya, serta lamanya masa tanam hingga menghasilkan dinilai menjadi hambatan utama para petani.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo) Sumsel, Rudi Arpian, menilai skema peremajaan secara mandiri sebenarnya bisa berjalan. Namun, opsi tersebut akan berjalan sangat lambat dan berisiko tinggi karena tak mendapat dukungan pemerintah.
"Kurang realistis untuk melakukan peremajaan pada skala luas. Bisa jalan, tetapi sangat lambat dengan risiko tinggi," ungkap Rudi Arpian kepada IDN Times, Senin (20/4/2026).
1. Petani karet dihadapkan pada dilema penghasilan kecil
Ia menjelaskan, biaya awal peremajaan karet tergolong besar, berkisar Rp25 juta hingga Rp40 juta per hektare. Angka tersebut mencakup kebutuhan bibit unggul, pembersihan lahan, pupuk, hingga perawatan tanaman selama masa awal pertumbuhan.
Di sisi lain, mayoritas petani karet di Sumsel hanya memiliki lahan 1-2 hektare dengan pendapatan sekitar Rp1-2 juta per bulan dari tanaman tua yang masih disadap.
"Dengan kondisi itu, sangat berat bagi petani kecil untuk langsung melakukan replanting tanpa bantuan. Apalagi mereka harus kehilangan penghasilan utama," jelasnya.
2. Petani dihadapkan pada kenyataan yang berbeda
Masa tunggu tanaman karet hingga bisa disadap juga menjadi persoalan besar. Tanaman karet membutuhkan waktu sekitar 5-6 tahun sebelum menghasilkan, atau dikenal sebagai masa Tanaman Belum Menghasilkan (TBM).
"Selama 5–6 tahun itu, praktis tidak ada pemasukan dari lahan. Ini yang paling membuat petani tidak berani mengambil risiko," jelas Rudi.
Menurut Rudi, pernyataan Plt Kadisbun Sumsel Ichwansyah beberapa waktu sebelumnya mengenai kemungkinan tidak adanya dana APBD untuk peremajaan tahun ini dinilai sebagai opsi terakhir dengan mendorong peremajaan secara mandiri.
Namun, kenyataannya, kemampuan petani melakukan replanting secara swadaya sangat terbatas. Rata-rata petani hanya mampu meremajakan sekitar 0,25 hingga 0,5 hektare per tahun menggunakan tabungan pribadi atau hasil dari komoditas lain seperti sawit.
"Kalau kecepatannya seperti itu, jelas tidak sebanding dengan luas kebun karet Sumsel yang mencapai sekitar 1,2 juta hektare dan banyak sudah tua," jelasnya.
3. Masa depan karet terancam eksistensi sawit
Selain faktor biaya, sejumlah kendala lain juga memperlambat peremajaan. Di antaranya keterbatasan akses kredit, serangan penyakit gugur daun, hingga fluktuasi harga karet yang masih berada di kisaran USD 1,5-2,0 per kilogram.
Kondisi tersebut membuat sebagian petani mulai mempertimbangkan alih fungsi lahan ke komoditas lain yang dinilai lebih cepat menghasilkan dan stabil, seperti kelapa sawit.
"Kalau tidak ada intervensi serius, petani akan terus menunda replanting atau beralih ke sawit. Ini bisa berdampak pada masa depan karet Sumsel," jelasnya.
Untuk itu, ia menilai pemerintah perlu menghadirkan intervensi yang lebih konkret dan langsung menyentuh kebutuhan petani. Mulai dari subsidi bibit unggul, bantuan hidup selama masa TBM, hingga skema kredit lunak dengan masa tenggang pembayaran.
"Yang paling dibutuhkan petani itu ‘nafas’ selama 5-6 tahun. Tanpa itu, peremajaan mandiri sulit berjalan optimal," jelasnya.
