Pekerja Wanita di Palembang Desak Kebijakan Penitipan Anak

01 Mei 2026, 12:26 WIB

Rangga Erfizal

Pekerja Wanita di Palembang Desak Kebijakan Penitipan Anak

Sarasehan organisasi buruh dengan forkompinda di Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)

Intinya Sih

Para pekerja wanita di Palembang mendesak pemerintah daerah menyediakan fasilitas penitipan anak aman di lingkungan kerja, menyusul kasus kekerasan di daycare Yogyakarta.
Perwakilan buruh menilai keberadaan daycare di tempat kerja bisa memberi ketenangan bagi ibu pekerja dan mendorong produktivitas tanpa rasa khawatir terhadap anak.
Gubernur Sumsel menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap legalitas dan standar operasional daycare agar keamanan anak dan kepercayaan orang tua terjamin.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Palembang, IDN Times - Kasus kekerasan terhadap anak di daycare atau tempat penitipan anak di Yogyakarta memicu kekhawatiran para pekerja, khususnya perempuan perantau yang jauh dari keluarga. Di momen Hari Buruh Internasional, para pekerja wanita di Palembang meminta kepada Pemprov Sumsel untuk mendorong terciptanya ekosistem kerja yang memberikan kemudahan bagi pekerja wanita.

"Pekerja perantau yang jauh dari keluarga membutuhkan tempat penitipan anak yang aman. Kasus di Jogja sangat memprihatinkan," ungkap perwakilan pekerja, Puji, dalam sarasehan organisasi buruh di Palembang, Jumat (1/5/2026).

1. Pekerja wanita dihadapi rasa was-was

Sarasehan organisasi buruh dengan forkompinda di Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)

Puji menyampaikan, keberadaan fasilitas penitipan anak di lingkungan kerja menjadi solusi untuk memberikan rasa aman dan tenang bagi para ibu pekerja. Menurutnya, pekerja perempuan kerap dihadapkan pada rasa was-was terhadap kondisi anak saat ditinggal bekerja.

"Kalau di kota besar seperti Jakarta sudah ada tempat khusus seperti playgroup di tempat kerja. Kalau fasilitas ini diperluas, pekerja wanita akan lebih tenang dalam bekerja," jelasnya.

2. Minta ada penitipan anak di kantor

Sarasehan organisasi buruh dengan forkompinda di Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)

Puji menerangkan, diperlukan peran pemerintah dalam mendorong agar kebijakan ini dapat diimplementasikan dalam dunia kerja. Beberapa perusahaan BUMN dinilai sudah menerapkan kebijakan ini, sehingga harapannya ke depan para ibu tidak lagi takut meninggalkan anak.

"Saya punya usulan, dan sebenarnya ini sudah diterapkan di beberapa perusahaan seperti Pusri dan Pertamina, di mana ada tempat khusus sehingga anak bisa dibawa ke lingkungan kerja," jelasnya.

3. Gubernur Sumsel minta fasilitas daycare diawasi ketat

Sarasehan organisasi buruh dengan forkompinda di Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)

Sementara Gubernur Sumatra Selatan menyoroti pentingnya pengawasan terhadap fasilitas penitipan anak, terutama di lingkungan kerja. Ia menilai keberadaan daycare harus menjadi perhatian serius agar dapat memberikan rasa aman bagi anak maupun orang tua.

"Semakin terbelalak kita melihat kejadian daycare di Jogja. Kalau di pusat, setiap perusahaan dimintakan untuk menyiapkan penitipan anak," jelasnya.

Menurutnya, keberadaan fasilitas daycare harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat, terutama terkait legalitas dan standar operasional.

"Penitipan anak harus dikontrol. Harus dicek dulu tempat daycare sudah berizin atau belum," jelasnya.