Menteri Bahlil Minta Warga Daerah Diberi Prioritas Kelola Tambang

Bahlil menyebutkan, masih banyak perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berkedudukan di Jakarta, sementara aktivitas pertambangan berlangsung di daerah. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu diimbangi dengan peningkatan peran masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya alam.

"Kalau ada wilayah pertambangan yang belum ada IUP-nya, kepala daerah bisa mengajukan agar kita berikan prioritas," jelasnya.

Sebagai salah satu provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia, Sumsel dinilai memiliki potensi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah apabila pengelolaannya juga melibatkan pelaku usaha lokal.

Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah telah menyiapkan landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Aturan tersebut membuka peluang lebih luas bagi UMKM dan koperasi untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan usaha pertambangan.

"Kebijakan ini agar anak-anak daerah bisa juga hadir menjadi pembawa pembangunan," jelasnya.

Ia menegaskan pengelolaan sumber daya alam seharusnya memberikan manfaat yang merata dan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir pihak. Karena itu, pemerintah berupaya memperluas akses bagi masyarakat daerah agar dapat mengambil bagian dalam industri pertambangan.

Bahlil juga mengimbau kepala daerah untuk mengidentifikasi wilayah pertambangan yang belum memiliki IUP. Wilayah tersebut, kata dia, dapat diajukan kepada pemerintah pusat agar memperoleh prioritas pengelolaan oleh masyarakat atau pelaku usaha lokal sesuai ketentuan yang berlaku.