Kuota Ditambah, Deru Cari Penyebab Antrean BBM di Sumsel Masih Panjang
- Gubernur Sumsel Herman Deru meninjau langsung SPBU di Palembang, Ogan Ilir, dan Banyuasin untuk mencari penyebab antrean BBM yang masih panjang meski kuota biosolar sudah ditambah.
- Pemprov Sumsel bersama BPH Migas telah menambah kuota biosolar sehingga antrean sedikit berkurang, namun pemerintah masih menyelidiki faktor lain seperti kendaraan luar daerah dan sistem pengisian.
- Deru menegaskan fokus utama peninjauan adalah memastikan kelancaran rantai pasok serta durasi pengisian di SPBU, bukan semata-mata mencari dugaan kecurangan dalam distribusi BBM.
Palembang, IDN Times - Gubernur Sumsel Herman Deru meninjau langsung sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) usai mendapat laporan masih terjadi antrean di tiga wilayah Palembang, Ogan Ilir dan Banyuasin (Paloba). Peninjauan untuk memastikan secara langsung penyebab antrean yang masih terjadi, meski kuota biosolar di Sumsel telah ditambah.
"Hari ini kita akan tindak lanjut ke lapangan dengan Pertamina dan pejabat terkait. Saya ajak untuk melihat fakta di lapangan, bukan hanya di Palembang, tetapi juga dari seluruh informasi yang kita tampung dari kabupaten dan kota di Sumsel, khususnya Palembang, Ogan Ilir, dan Banyuasin," ungkap Herman Deru, Selasa (14/7/2026).
1. Akui kuota sudah ditambah
Deru mengakui antrean kendaraan di SPBU mulai berkurang setelah Pemprov Sumsel berkoordinasi dengan BPH Migas untuk menambah kuota biosolar. Namun, menurutnya, penambahan kuota belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan.
"Beberapa hari ini memang antrean panjang sedikit berkurang karena kita sudah sepakat dengan BPH Migas untuk menambah kuota BBM. Tapi pertanyaannya, kenapa antrean masih panjang?" ujarnya.
2. Curiga ada kendaraan luar Sumsel ikut antre
Pemerintah akan mengidentifikasi berbagai kemungkinan yang menjadi penyebab antrean. Mulai kemungkinan kendaraan dari luar Sumsel ikut mengisi solar subsidi, lamanya proses pengisian, sistem pembayaran di SPBU, hingga dugaan penyalahgunaan distribusi.
"Apakah ada kendaraan dari luar Sumsel yang mengisi di sini, apakah sistem pengisiannya lama, apakah sistem pembayaran yang lama. Baru kemudian kita lihat apakah ada kecurangan. Bisa saja di lingkup SPBU atau ada oknum yang memanfaatkan disparitas harga BBM," katanya.
3. Pastikan rantai pasok berlangsung tepat sasaran
Deru menegaskan dugaan kecurangan bukan menjadi fokus utama dalam peninjauan. Pemerintah ingin memastikan persoalan yang terjadi pada rantai pasok dan pelayanan di SPBU.
"Tapi ini tidak menjadi nomor satu. Yang paling penting adalah rantai pasok dan durasi pengisian. Saya akan melihat persoalannya, apakah ada di sistem pembayaran atau di bagian lainnya, khususnya di Palembang," ujarnya.
Berdasarkan data Pemprov Sumsel, terdapat 164 SPBU di Sumsel, dengan 48 di antaranya berada di Kota Palembang. Deru menyebut kondisi operasional SPBU tidak seragam. Ada SPBU yang tidak menerima pasokan biosolar, ada yang beroperasi selama 24 jam, dan ada pula yang menerapkan pengaturan jam pengisian solar subsidi.
